JABAR EKSPRES – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang hanya mencapai 7,45 persen.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar di markas PMII setempat, di mana para aktivis menilai bahwa penurunan partisipasi pemilih disebabkan oleh kurangnya inovasi dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Ketua PMII Kota Banjar, M. Abdul Wahid, menjelaskan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dari 80,47% pada pemilu sebelumnya menjadi hanya 71,45% menunjukkan adanya masalah serius dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. “KPU Kota Banjar sebagai lembaga yang bertanggung jawab harus menjadikan turunnya angka partisipasi ini sebagai bahan evaluasi kinerja mereka,” ungkap Wahid, Kamis 5 Desember 2024.
BACA JUGA: Lembaga Pemantau Kritik Anjloknya Partisipasi Pilwalkot Bandung, Ini Anggaran KPU
Wahid menekankan pentingnya KPU untuk lebih proaktif dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. “Ke depan, KPU harus bisa melakukan pendekatan yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” tambahnya.
Rendahnya partisipasi pemilih, khususnya dari generasi Z, menjadi perhatian khusus. Wahid menyatakan bahwa apatisme masyarakat merupakan indikasi kegagalan dalam pendekatan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU. “Kurangnya kampanye yang relevan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang ada juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahid menegaskan bahwa tidak seharusnya generasi muda disalahkan sepenuhnya atas rendahnya partisipasi pemilih. “Kita perlu melihat bagaimana strategi KPU dalam mendekati dan melibatkan mereka dalam proses pemilu. Ini adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Meski dengan turunnya angka partisipasi, Wahid mengajak masyarakat untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya mengawal program-program calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
“Keterlibatan masyarakat pasca-Pilkada sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selaras dengan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Akademisi dan pengamat pemerintahan, Sidik Firmadi, juga menyoroti tingginya angka golput yang mencapai lebih dari 30 persen dalam Pilkada serentak ini. “Rendahnya partisipasi pemilih merupakan perhatian serius, terutama di Kota Banjar yang memiliki luas wilayah kecil dan mudah dijangkau,” katanya.
