JABAR EKSPRES – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan dari Pemerintah Kota Banjar. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan mencakup kategori Pelayanan Publik serta Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, menyerahkan langsung penghargaan tersebut didampingi oleh Ketua Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Banjar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjar, Soni Harison.
Diwawancarai secara terpisah, Inspektur Kota Banjar, Agus Muslih menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap capaian indeks pencegahan korupsi di delapan area intervensi.
“Penghargaan ini tidak hanya untuk Disdukcapil, tetapi juga untuk OPD lain yang telah berperan aktif dalam meningkatkan pencegahan korupsi. Capaian ini mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, pelayanan, pengelolaan barang milik daerah, serta pendapatan daerah,” ungkap Agus di ruang kerjanya, Senin (2/12/2024).
Selain Disdukcapil, beberapa OPD lain yang juga mendapatkan penghargaan adalah BPKPD, BKPSDM, DPMPTS, Inspektorat, Dinkes, PTSP, Disdik, dan Bagian Organisasi Setda Kota Banjar. Dalam kategori PPG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meraih juara kedua, sedangkan Kecamatan Purwaharja menyusul di posisi ketiga. Disdukcapil berhasil meraih juara pertama dalam kategori ini.
Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa berdasarkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), posisi MCP Kota Banjar per 1 Desember 2024 masuk dalam lima besar terbaik di Jawa Barat dalam hal pencegahan korupsi di delapan area intervensi.
BACA JUGA:Ketua KPU Jabar Perempuan Pertama, Ummi Wahyuni Diberhentikan Akibat Melanggar Kode Etik
“Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan nilai rata-rata di atas nasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi yang relatif rendah,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya MCP dan SPI sebagai barometer bagi daerah dalam menunjukkan keseriusan dalam perbaikan tata kelola dan pengendalian risiko.
