JABAR EKSPRES – Menjelang Pilkada 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, khususnya di musim hujan ini.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar meskipun ada potensi bencana.
“Kami telah menginventarisir TPS yang rawan bencana, seperti rawan genangan air dan banjir. Ada sekitar 18 TPS tersebar di seluruh Cimahi yang masuk kategori rawan,” ujar Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan saat ditemui Jabar Ekspres di Aula B Pemkot Cimahi, Senin (18/11/24).
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memindahkan TPS yang berpotensi tergenang air.
BACA JUGA: Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024
Selain itu, BPBD bekerja sama dengan Bawaslu, PPK, dan PPS telah melakukan simulasi mitigasi bencana pada hari pemungutan suara.
“Kami juga telah mempersiapkan skenario evakuasi dan mitigasi bencana, termasuk untuk pengamanan logistik dan pemilih,” tambahnya.
Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dipetakan pemerintah, dari 823 TPS di Kota Cimahi, sebanyak 106 TPS atau 12,88 persen masuk dalam kategori rawan bencana banjir.
“Kerawanan paling besar ada di wilayah Cimahi Selatan, meskipun Cimahi Tengah dan Cimahi Utara juga memiliki potensi,” jelas Dicky.
BACA JUGA: Persib Jamu Borneo FC di GBLA, Tribun Utara dan Selatan Ditutup!
Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan status siaga darurat bencana. BPBD memastikan kesiapan logistik, alat, dan SDM untuk bekerja selama 24 jam guna mengantisipasi risiko bencana, baik saat pemungutan suara maupun setelah penghitungan.
“Kesiapsiagaan ini termasuk simulasi evakuasi bagi warga yang datang ke TPS jika bencana terjadi,” paparnya.
Dicky menambahkan, potensi bencana yang diantisipasi meliputi bencana alam, non-alam, dan sosial.
Bencana alam seperti banjir mendominasi karena curah hujan tinggi, sedangkan bencana sosial berupa potensi konflik horizontal juga menjadi perhatian mengingat kepadatan penduduk Cimahi.
“Kepadatan ini harus dijaga agar tidak memicu konflik. Mari kita rawat Kota Cimahi bersama-sama,” pesannya.
