JABAR EKSPRES – Sebanyak 228 sekolah yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Jabar masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. Mulai dari tanah desa, hingga milik TNI.

Data itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023. Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN.

BPK juga telah melakukan uji petik, salah satunya untuk SMAN 2 Cianjur. Ternyata aset sekolah dengan luas sekitar 0,8 hektar itu masih berdiri di tanah kas desa.

BACA JUGA: Langsung Cair Rp 280.000 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat Terbukti Membayar

Lebih rinci, aset-aset itu tersebar di 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat. Sejumlah sekolah itu numpang di tanah milik pihak yang beragam.

Di Kota Bandung misalnya, setidaknya ada 3 bangunan aset Pemprov yang numpang di tanah milik pihak lain. Di antaranya, SLBN A Padjajaran yang berdiri di tanah Kementerian Sosial.

Lalu SMAN 14 Bandung yang berdiri di tanah milik TNI AD. Demikian juga SLB B Sukapura yang berdiri di tanah milik TNI AD.

BACA JUGA: Game Seru yang Terbukti Membayar Saldo DANA, Klaim Rp78.000 Sekarang Juga!

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani juga mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, butuh kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa menuntaskan alih fungsi tanah yang telah terbangun aset sekolah itu. “Ini perlu bantuan pemerintah pusat, butuh kebijakan khusus,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Rabu (6/11).

Nanin melanjutkan, tanah kas desa tidak bisa sembarangan untuk bisa dialih satatuskan. “Dulu nampaknya belum ada aturan detail soal pembangunan sekolah, makanya ada di mana-mana. Sekarang aturan jelas,” paparnya.

Bahkan Pemprov sendiri juga turut membayar sewa ke kas desa terkait penggunaan sekolah itu di beberapa titik.