JABAR EKSPRES – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, Miftah Farid menanggapi soal gugatan yang dilayangkan Kejari Kota Bandung, perihal gugatan pencabutan kekuasaan RH, sebagai ayah, ke Pengadilan Agama Kota Bandung.
Miftah menuturkan hal itu dapat dipandang sebagai sanksi agar RH yang telah mencabuli anaknya sendiri, dapat bertaubat serta mendapat efek jera. “Itu semacam sanksi kepadanya agar dia bertaubat. Ikhtiar untuk menyadarkan dia dengan sanksi agar jera,” tuturnya saat dihubungi wartawan, Rabu (30/10).
Sementara itu, dirinya mengatakan soal batasan waktu orang tua memberi nafkah. Yakni ketika sang anak dewasa atau mencapai aqil baligh. “Kalau nafkah itu sampai dewasa atau aqil baligh, begitu,” imbuhnya.
Baca Juga:Terlantar dan Pernah Dijual di Dubai, TKW Asal Bandung Ini Pulang Mandiri karena Proses Pemulangan Pemerintah Tak JelasRemaja Hebat, Dua Duta Genre Cimahi yang Bawa Misi Sosial dan Inspiratif untuk Remaja
Diketahui gugatan pencabutan kekuasaan RH, sebagai ayah sendiri dilayangkan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada Senin (28/10). Sidangnya telah terjadwal pada 20 November nanti.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bandung, Tumpal H. Sitompul, menyebut, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap RH ini, jika kelak dikabulkan majelis hakim, akan membatasi sejumlah fungsi RH sebagai ayah.