Di sektor sosial, deklarasi tersebut menggarisbawahi perlunya mitigasi dampak pandemi terhadap pasar kerja guna mengurangi ketidaksetaraan gender, pekerja muda, disabilitas dan pekerja migran; upaya mencegah perdagangan orang melalui penguatan kerja sama antara negara asal, transit dan tujuan; dan menyambut Global Platform for Disaster Risk Reduction.
Sementara itu, di sektor pendidikan dan budaya, deklarasi tersebut mendorong pembangunan kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh, berteknologi, mudah diakses dan efekti, hingga dorongan untuk melawan perdagangan ilegal benda kebudayaan.
KTT ASEAN 2023
Selain KTT G20 yang menghasilkan concrete deliverables dan G20 Bali Leaders Declaration, Indonesia juga memimpin keketuaan di ASEAN pada 2023 dan menghasilkan poin-poin kesepakatan dalam KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-11 Mei 2024. Poin-poin kesepakatan tersebut antara lain terkait perang terhadap perdagangan manusia, penyelesaian krisis di Myanmar, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, konektivitas pembayaran, dan perlindungan bagi pekerja migran.
Pada poin terkait perang terhadap perdagangan manusia, menurut laporan di laman resmi di ASEAN Indonesia 2023, disebutkan bahwa para pemimpin ASEAN sepakat untuk saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN.
Salah satu langkah di dalamnya termasuk dengan meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara anggota dan badan-badan terkait untuk melakukan kapasitas penyelidikan, pengumpulan data dan bukti, identifikasi korban, serta investigasi bersama terkait TPPO.
Dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar, para pemimpin ASEAN secara aklamasi mendukung Presiden Joko Widodo atas pengerahan tim bantuan kemanusiaan regional (AHA) Center dan Tim Pengawas ASEAN di Kotapraja Hseng, negara bagian Shan, Myanmar utara. Seluruh negara mendorong implementasi Five-Point Consensus atas krisis Myanmar agar segera teratasi dengan solusi yang mengedepankan keadilan dan kedamaian.
Pada poin pengembangan ekosistem kendaraan listrik, para pemimpin ASEAN sepakat atas penggunaan kendaraan listrik. Kesepakatan itu dicapai sebagai bagian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, percepatan transisi energi, dekarbonisasi sektor transportasi darat di wilayah Asia Tenggara, dan mencapai Net Zero Emission. Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi di setiap negara anggota ASEAN.
