JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak transparan, terkait pendataan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin mengatakan, pihak pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, bisa melakukan sosialisasi terkait data pasca bencana gempa bumi lebih detail.
“Selesainya masa tanggap darurat dan berlanjut ke masa transisi, semestinya disertai informasi yang baik serta dapat diakses oleh masyarakat korban bencana di seluruh desa,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (4/10).
Selain itu, ujar Wahyudin, perlu disampaikan dengan baik oleh BPBD Kabupaten Bandung, yang dimaksud masa transisi tersebut itu apa.
BACA JUGA: Hore! Pencairan Dana PIP Rp1,8 Juta Oktober 2024, Cek Akun PIP Enterprise Sekarang
“Kemudian sampaikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan,” ujarnya.
Mengenai asesment, dirinya menambahkan, BPBD Kabupaten Bandung juga dinilai tak sepsifik dalam mendata kerusakan bangunan (ringan, berat dan sedang) serta fasilitas sosial dan umum.
Di sisi lain, Wahyudin menerangkan, pihaknya juga melakukan penelaahan mengenai besarnya dampak gempa yang terjadi di Kecamatan Kertasari, tepatnya di wilayah Desa Cibereum, Cihawuk, Cikembang dan Tarumajaya.
Pihak Walhi Jabar menelaah, ada potensi yang memicu dari aspek lain, salah satunya terdapat aktivitas Geothermal Wayang Windu, Geothermal Papandayan dan Geothermal Kamojang.
“Sehingga kerusakan bangunan lebih dominan di desa tersebut. Kondisi itu dapat dilihat juga di Desa Sarimukti, Kabupaten Garut yang ikut terdampak,” terangnya.
BACA JUGA: 10 Aplikasi Penghasil Uang Terbaik Paling Menguntungkan Tahun 2024
Untuk itu, Wahyudin memaparkan, pihaknya mendorong agar Bupati dan BPBD Kabupaten Bandung, dalam setiap rencana yang akan dilakukan ke depan wajib menyampaikan segala informasi secara transparan.
“Kemudian melakukan sosialisasi secara menyeluruh serta bermakna dan merata ke seluruh warga, khususnya para korban terdampak bencana,” paparnya.
Wahyudin menjelaskan, mengenai tidak transparansinya Pemkab Bandung soal data bencana, Walhi Jabar memberikan rekomendasi agar dilakukan pemerintah.
“Walhi merekomendasikan, segera lakukan verifikasi ulang data yang ditimbulkan bencana baik data korban jiwa, mulai dari lansia, anak-anak dan disabilitas,” jelasnya.
