KPU Jabar Minta 84 Paslon Bupati Wali Kota dan 4 Gubernur tetap Jaga Kondusifitas Selama Masa Kampanye

JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), meminta kepada seluruh pasangan calon (Paslon) baik bupati/wali kota maupun gubernur untuk tetap menjaga kondusifitas selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung.

Berdasarkan informasi yang didapat, tahapan kampanye untuk Pilkada serentak 2024 ini, KPU akan melangsungkannya selama 60 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 25 September 2024 kemarin hingga nanti berakhir di 23 November 2024.

“Nah makanya hari ini kami KPU Provinsi (Jabar) beserta Kabupaten/Kota mengajak kepada 84 pasangan calon (bupati/wali kota) dan 4 pasangan calon di Jabar (gubernur) untuk mari menjaga masa kampanye ini dengan baik,” ucap Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Kamis (26/9) kemrin.

BACA JUGA: Dugaan Scam XFA AI, CEK 129 Daftar Link Web dan Aplikasi Investasi Ilegal 2024 yang Sudah Diblokir OJK, Waspada!

Sesuai dengan tema pilkada kali ini, Ummi mengaku akan terus menekankan dan mengajak kepada seluruh paslon khususunya gubernur untuk berkampanye secara aman, nyaman, dan gembira.

“Pilgub (pemilohan gubernur) Jabar ini sebagai inisiasi demokrasi di Jawa Barat. Makanya dengan tagline (tema) Gemilang: gembira memilih langsung, mari kita jadikan pesta demokrasi ini sesungguhnya pesta yang bisa menggembirakan masyarakat,” imbuhnya.

Di sisi lain, selain meminta seluruh paslon untuk berkampanye secara baik, di tahapan ini juga Ummi mengatakan bahwa KPU Jabar juga kini tengah mempersiapkan penyaluran logistik untui Pilkada serentak 2024.

BACA JUGA: KPK Panggil Ema Sumarna Terkait Korupsi Bandung Smart City

Meski begitu, Ummi mengaku pihaknya masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penyaluran logistik untuk Pilkada serentak 2024.

“Sebetulnya dengan ditetapkannya DPT (Daftar Pemilih tetap) artinya sudah bisa melakukan karena logistik itu acuannya DPT. Jadi kami sedang koordinasi untuk besarannya, karena bayangkan kalau kita harus cetak semuanya dan harus sesuaikan anggaran daerah,” pungkasnya.(San)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan