JABARESKPRES – Masyarakat di Jawa Barat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) mencapai 45,83 persen. Sehingga harus jadi skala prioritas dalam APBD 2025.
Kepastian ini dikatakan oleh Anggota DPRD Jawa Barat Komisi IV Daddy Rohanady. Menurutnya program rutilahu masih diperlukan. Sebab masih banyak rumah masyarakat tidak layak huni.
Daddy mengakui, banyaknya masukan aspirasi ketika menggelar kegiatan reses menjadi sebab, kenapa program Rutilahu masih dibutuhkan.
BACA JUGA: Perbaikan Rutilahu Masih Digencarkan, Pemkot Targetkan 1.797 Unit di Kota Bandung
‘’Jadi kami sering dapatkan aspirasi tersebut, dan dewan akan segera mengusulkan dengan mendorong penganggaran untuk rutilahu pada 2025 nanti,’’ ujar Daddy kepada Jabarekspres, Senin, (26/08/2025).
Unsulan untuk program Rutilahu ini sudah dimasukan ke dalam APBD 2025 dan disahkan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Daddy menilai, Rutilahu merupakan kbutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Lebih miris lagi Rutilahu masih banyak ditemukan di wilayah perkotaan.
BACA JUGA: Program Rutilahu Disperkim Jawa Barat Masih Melempem!
“Ironis memang, di wilayah Kota Bandung dan Cimahi saja masih banyak usulan masuk. Belum wilayah lain. Makanya rutilahu ini jadi PR untuk diselesaikan,” tutur Daddy.
Program Rutilahu, merupakan bentuk kepedulian hadirnya pemerintah daerah dan bisa dianggarakan baik oleh provinsi maupun pemerintahan Kabupaten/Kota.
Untuk diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 lalu, masyarakat yang sudah menempati rumah layak huni di Jawa Barat, masih diangka 54,17 persen.
BACA JUGA: DPKP Proyeksikan Penyelesaian Masalah Rutilahu dalam 2-3 Tahun
Angkanya memang naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.Dengan begitu, masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni mencapai 45,83 persen.
Jumlah presentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan presentase 38,80 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jawa Barat Indra Maha mengatakan, untuk tahun ini sudah dialokasikan 2.600 unit perbaikan Rutilahu.
‘’Porsi anggaran Rp 20 juta per unit dengan rincian kebutuhan material sebesar Rp 17,5 juta dan Biaya operasional 2 juta dan administrasi Rp 500 ribu,’’ pungkas Indra. (son/yan).
