Namun, DPR RI merespons cepat dengan mengesahkan revisi UU Pilkada yang justru memperkuat posisi partai besar, mengabaikan keputusan MK.
Gerakan Mahasiswa Cimahi menganggap revisi UU Pilkada ini sebagai ancaman bagi demokrasi. Menurut Kahfi, aksi ini menjadi wujud nyata bahwa mahasiswa akan terus berjuang demi keadilan dan demokrasi yang sehat di Indonesia.
BACA JUGA: Batal Dibongkar, Dishub Pastikan JPO Paledang Bogor Bakal Direnovasi
“Kami melihat ini sebagai upaya menghancurkan demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik,” tutup Kahfi. (Mong)
