JABAR EKSPRES, BANDUNG – Sejumlah Fraksi DPRD Jabar mempertanyakan suntikan modal terhadap PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB). Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Rabu (21/8).
Jubir Fraksi PDIP DPRD Jabar Arip Rachman mengungkapkan, ada sejumlah catatan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 itu.
Di antaranya terkait kucuran modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola Bandara Kertajati itu. “Harap ada penjelasan lebih lanjut terkait penyertaan modal kepada PT BIJB,” terangnya dalam paripurna itu.
Catatan lain yang disampaikan adalah terkait pendapatan dana transfer dari pusat kepada Jabar yang lebih kecil dibanding daerah lain. Kemudian terkait pemanfaatan aset daerah yang belum berdampak pada penambahan pendapatan daerah. Hingga menekankan keberlanjutan program rutilahu.
Pandangan yang senada terkait PT BIJB juga disampaikan Fraksi Partai Golkar. “Mohon penjelasan lebih mengenai proyeksi penyertaan modal bagi PT BIJB,” terang Jubir Fraksi Partai Golkar Cucu Sugyati.
Sementara sorotan lain dari Fraksi Golkar adalah terkait upaya pemerintah daerah dalam mendongkrak peningkatan pendapatan daerah. Hingga persoalan penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT).
BACA JUGA:DPR Disebut akan Kembalikan Ambang Batas Pilkada: Putusan MK Harus Dituangkan ke PKPU!
Di sisi lain, kinerja PT BIJB memang tengah menjadi sorotan. BUMD yang mengelola Bandara Kertajati sampai perlu disuntik dana penyertaan modal sebesar Rp52 miliar. Ironinya lagi, dana itu dari pergeseran pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov.
Berdasarkan dokumen resmi Pemprov Jabar, terlihat realisasi pengeluaran pembiayaan daerah semester pertama 2024 ada realisasi penyertaan modal daerah sebesar Rp52 miliar.
Pengeluaran itu untuk mempertahankan keberlangsungan operasional dan menjaga aktivitas kebandarudaraan pada sarana dan prasarana di BIJB. Termasuk dalam memenuhi standar keselamatan, keamanan, pelayanan serta menjaga keberlangsungan BUMD melalui penyertaan modal daerah.
Berkaitan dengan itu, Komisaris PT BIJB Dedi Taufik mengakui bahwa suntikan modal itu memang cukup penting bagi PT BIJB. “Itu diperlukan untuk operasional BIJB,” terangnya saat ditemui di Gedung Sate beberapa hari lalu.(son)
