JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyoroti adanya rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mensubsidi program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada 2025 nanti.
Dalam hal itu, Gus M sapaan Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan terkait kesiapan anggaran Pemkot Bogor. Pasalnya nilai anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover program BTS Biskita Trans Pakuan tersebut tergolong besar yakni sekitar Rp56 miliar.
Dirinya juga menyinggung terkait defisit anggaran yang terjadi setiap tahunnya di Pemkot Bogor.
Tak hanya itu, Gus M juga mengigatkan bahwa Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
“Sudah setiap tahun defisit anggaran, harus nanggung hutang PEN dan ekarang mesti menanggung subsidi Biskita. Program prioritas mana lagi yang harus dikesampingkan demi BTS?,” kata Gus M dikutip Senin (15/7).
BACA JUGA: Viral Lagu ENHYPEN – Hundred Broken Hearts Disebut Mirip Lagu Lawas Rita Sugiarto
Ia menyayangkan pandangan Pemkot Bogor yang menilai program BTS tersebut merupakan hal yang urgensi.
Menurutnya, lebih baik anggaran yang ada difokuskan kepada pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, seperti penambahan puskesmas rawat inap.
“Saya pikir program BTS tidak terlalu urgent. Lebih penting menambah jumlah sekolah negeri. Kita sama-sama tahu, jumlah sekolah negeri tidak merata, bahkan tak berimbang antara jumlah SD, SMP, hingga SMA negeri,” bebernya.
Menurut dia, seharusnya sebelum pemerintah mengambil program tersebut dari pusat, harus dibuatkan feasibility study (FS) atau kajian soal bagaimana kelanjutan BTS apabila subsidi dihentikan oleh pusat.
“Kan sudah tahu, kalau subsidi BTS itu suatu saat bakal dihentikan. Harusnya dipersiapkan, jangan hanya menarik program untuk lips service saja,” geramnya.
BACA JUGA: Segini Harga Koin Hamster Kombat Jika Dikonversi ke Rupiah
“Lihat saudara kita Kabupaten Bogor, mereka tak ambil BTS, dan nggak dipusingkan dengan itu,” imbuh Gus M.
Kendati dalam Perda Transportasi terdapat poin subsidi angkutan umum, menurut Gus M, besaran anggaran subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun sangat berat.
