BANDUNG – Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menyoroti Surat Edaran (SE) Kemendagri dalam implementasinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam SE Mendagri 100.2.1.3/2314/SJ dijelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 10 2016: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Cakada dan Cawakada.
Kemudian, Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10 2016: Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan salah satunya tidak berstatus sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati dan Walikota.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) dan BoA IPRC Firman Manan mengatakan bahwa dalam amanat SE itu disebutkan bahwa Pj yang akan mencalonkan diri, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Mendagri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran paslon.
“Pelaksanaan pelantikan Pj agar dilaksanakan paling lambat satu hari sebelum tanggal pendaftaran paslon,” kata Firman dalam diskusi IPRC yang bertajuk SE Kemenag dan Pilkada Serentak 2024: Prospek dan Implementasinya’ di Anatomi Coffee & Space, Kota Bandung, Senin (15/7).
Dia menjelaskan, yang menjadi catatan adalah administrasi pengunduran diri. Karena, lanjut Firman, Pj dinyatakan berhenti itu tidak boleh ada kekosongan jabatan.
Tak hanya itu, Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
“Ini problematika SE Mendagri. Pertama, tidak ada sanksi terhadap pelanggaran. Dilema Pj, parpol belum mengeluarkan surat rekomendasi, parpol harus membangun koalisi. Bagaimana dengan ASN lain? Sekda, Kepala OPF, Direksi BUMD? Ini yang dianggapnya Pj yang harus mundur,” jelasnya.
Menurut Firman, netralitas ASN jadi salah satu poin penting. Hal itu dikarenakan ASN memiliki sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dalam Pemilu maupun Pilkada Serentak 2024.
Dia bilang, terkait penyelenggaraan pemilu atau Pilkada yang berintegritas harus bebas dari manipulasi/malpraktik elektoral yakni potensi penyalahgunaan wewenang (kebijakan, tindakan) penggunaan fasilitas negara, mobilisasi instrumen negara.
“Selain politik uang, netralitas ASN jadi penting. Salah satu potensi memang adalah soal adanya potensi penyalahgunaan wewenang termasuk aparat dan ASN berpotensi menyalahgunakan wewenang ketika memakai fasilitas negara untuk kepentingan politik,” ungkapnya.
