JABAR EKSPRES, BANDUNG – Masih banyak warga Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar malah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk perbaikan rumah pejabat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023, persentase rumah tangga di jabar yang menempati rumah layak huni ada di angka 54,17 persen. Angkanya memang naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.
Tapi jika dicermati, jumlah itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Atau masih ada 45,83 persen.
BACA JUGA:Pengamat Sarankan Jeli Pertimbangkan Prioritas dalam Anggaran Perbaikan Rumah Rakyat dan Pejabat
Angka persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni itu tentu masih miris jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Jabar memang unggul dari DKI Jakarta yang persentasenya hanya 38,80 persen.
Tapi masih kalah jika dibanding Jawa Tengah, DI Yogyakarta, ataupun Jatim dan Banten. Provinsi Banten persentasenya di angka 63,06 persen, Jawa Tengah di angka 68,85 persen, Jatim 70,74 persen, dan DI Yogyakarta 85,79 persen.
BPS juga mencatat ada 11,66 persen rumah tangga di Jabar menempati rumah kumuh. Angkanya juga tinggi dibanding Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jatim maupun Banten. Selain itu, BPS juga mencatat bahwa persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sendiri di Jabar baru di angka 83,38 persen.
BACA JUGA:Akibat Mabuk Kecubung, 2 Orang di Banjarmasin Tewas, Puluhan Lainnya Masuk RSJ
Di sisi lain, kondisi backlog perumahan di Jabar juga masih memprihatinkan. Backlog adalah kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Direktur Consumer and Commercial lending Bank BTN, Hirwandi sempat memaparkan bahwa berdasarkan data Susesnas 2020 dan analisis SKHA tercatat, bahwa ada empat provinsi yang memiliki backlog lebih dari 1 juta unit. Bahkan, Jabar memiliki backlog tertinggi. Rinciannya, Jabar 2,8 juta unit, DKI Jakarta 1,4 juta unit, Jawa Timur 1,2 juta unit, dan Sumatera Utara 1,02 juta unit.
Sebelumnya, diketahui bahwa di 2024 ini Dinas Perkim Jabar mempersiapkan untuk perbaikan sejumlah rumah dinas Kejaksaan Tinggi yang tersebar di Kota Bandung.
