JABAR EKSPRES – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan koordinasi dalam menghadapi ancaman terorismen menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 serta pelantikan presiden dan wakil presiden.
Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT Kolonel Marinir Indrayanto mengatakan peningkatan koordinasi ini dilakukan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Tindak Pidana Terorisme dalam rangka menghadapi Pilkada serentak serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/6).
Dalam keterangan tertulis resmi yang dikutip dari ANTARA, Jumat (28/6), Indrayanto menyebutkan rakor dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan koordinasi penanggulangan terorisme agar terciptanya deteksi dan cegah dini ancaman terorisme.
BACA JUGA: Dukung Pemberantasan Perjudian, BRI Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Penampungan Judi Online
‘’Antisipasi dengan peningkatan dan penguatan koordinasi perlu dilakukan sehingga tercipta deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme,’’ kata Indrayanto.
Indrayanto menuturkan koordinasi pencegahan terorisme harus menjadi prioritas dalam meredam gejolak dan menjaga situasi kondusif masyarakat di tengah akan dilaksanakannya pilkada serta pelantikan presiden dan wakil presiden.
Menurut Indrayanto, Pilkada memiliki potensi mencipatakan ketegangan, konflik, bahkan terorisme, serta ditambah dengan adanya fakta perubahan strategi kelompok radikal terorisme dari bullet approach (pendekatan peluru) menjadi pendekatan ballot approach (pendekatan kotak suara).
BACA JUGA: 7 HP Murah dengan Performa Terbaik di Kisaran Harga Rp 1 Jutaan
Pentingnya adanya sinergitas dan koordinasi bersama dalam menghadapi ancaman terorisme ini pun diyakini juga oleh Akademis Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah.
Menurutnya, dalam mencegah ancaman terorisme merupakan upaya bersama yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja.
‘’Upaya dalam mencegah ancaman terorisme selain kontranarasi penurunan konten intoleran radikal terorisme, dan mewaspadai pendanaan terorisme, yaitu dengan sinergitas antarlembaga ataupun Kementerian,’’ ungkap Syauqillah.
BACA JUGA: Fakta Dibalik Postingan Sukses WD Member MSL APP Setelah Akun Dibekukan, Benarkah Editan?
Dalam rakor tersebut ada dua pembahasan utama yaitu tren dan ancaman tindak pidana terorisme 2024 serta kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi pilkada 2024 serta pelantikan presiden dan wakil presiden dari ancaman tindak pidana terorisme.
