JABAR EKSPRES – Layanan angkutan umum di sejumlah daerah, termasuk wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat masih perlu dilakukan pembenahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Transportasi Umum sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.

“Layanan angkutan umum yang buruk bisa berdampak banyak, seperti pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, ekonomi biaya tinggi,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (26/6).

BACA JUGA: Kata Pengamat Ekonomi Soal Mangkraknya Revitalisasi Pasar Cihaurgeulis

Menurut Djoko, tak hanya Kabupaten Bandung saja, namun Indonesia saat ini sedang mengalami darurat angkutan umum.

“Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan makin terpuruk,” ujarnya.

Djoko menerangkan, kondisi sekarang ini tercatat banyak kota di Indonesia yang sudah tidak mempunyai layanan angkutan umum.

BACA JUGA: Jangan PANIK, Lakukan Hal Ini Jika Merasa Jadi Korban Aplikasi MSL APP yang SCAM

Dari total 38 ibukota provinsi, baru sebanyak 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi.

“Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mencukupi,” terangnya.

Djoko melanjutkan, selainnya ada pemerintah daerah (Pemda) yang masih tergantung bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendapatkan stimulus.

BACA JUGA: ADV Riders Bandung Gelar Satmori ke Pantai Sayang Heulang Garut

Adapun Pemda yang masih tergantung APBN dalam upaya membenahi layanan transportasi umum, di antaranya ada sebanyak 6 daerah.

1. Pemkot Bogor (Trans Pakuan)
2. Pemkot Bekasi (Trans Patriot)
3. Pemkab Banyumas (Trans Banyumas)
4. Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan)
5. Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya)
6. Pemprov Bali (Trans Metro Dewata)

Kendati demikian, diketahui ada pula Pemda yang sudah mengalokasikan APBD untuk membenahi layanan transportasi umum.