Bandung – Pemilihan anggota legislatif untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota Bandung sudah selesai dilakukan, KPUD Kota Bandung sudah mengesahkan hasil dan tidak ada yang dijadikan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi seperti halnya di beberapa daerah.
Dengan tidak adanya sengketa pemilu legislatif membuat semua partai di Kota Bandung mendapatkan kejelasan atas suara yang diperoleh dan kursi yang didapat, “Hal itu mempermudah kita dalam mengukur diri sebelum melangkah pada pemilihan kepala daerah!” Ungkap Prana Rifsana, Ketua Partai Buruh EXCO Kota Bandung.
Partai Buruh di Kota Bandung memang belum diberikan kesempatan untuk menempatkan wakilnya di kursi DPRD, “Suara kami memang hanya 1%, namun kami memiliki kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah nanti, agar walikota kota Bandung yang terpilih nanti memperhatikan kesejahteraan kelas pekerja yang mencapai 70% lebih dari total warga Kota Bandung!” Jelas Prana.
Partai Buruh sudah melakukan komunikasi politik kepada beberapa partai, baik kepada partai partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kota maupun kepada partai partai Non Parlemen (Partai yang belum mendapatkan kursi) sebagai langkah penjajagan dan diskusi terkait siapa yang cocok menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung nanti.
Prana menghimbau kepada masyarakat kota Bandung agar lebih selektif dalam memilih calon walikota, jangan sampai yang dipilih pernah dihukum karena tindak pidana korupsi atau lainnya, atau pernah mengecewakan warga misalnya dengan mendistribusikan dana hibah pemerintah pusat kepada yang tidak semestinya dan lain sebagainya.
Mayoritas warga Kota Bandung adalah penggunakan Handphone Android atau iPhone, jadi warga bisa melakukan pencarian informasi di internet dengan memasukkan nama-nama calon walikota dan wakil nya untuk mengetahui rekam jejaknya selama ini.
Prana yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Jasa Keuangan (SPJK) meminta kepada PPATK dan seluruh pekerja jasa keuangan, baik bank maupun non bank, untuk soroti transaksi dan mutasi debit/kredit mencurigakan dan segera dilaporkan, “Agar proses demokrasi kita ini bersih, karena setiap niat yang baik, jika dilakukan dengan proses kerja yang baik pula akan menghasilkan sesuatu yang juga baik dan bermanfaat bagi banyak orang” tegas Prana.
