BANDUNG – Qiqi (36) seorang ibu rumah tangga asal Antapani, Kota Bandung mengeluhkan soal permintaan uang senilai Rp 5,5 juta guna pemprosesan data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menangah Pertama (SMP), Selasa (28/5/2024). Dalihnya, hal tersebut berkenaan dengan jarak tempat tinggal (zonasi) yang tak masuk kriteria sekolah.
Menurut Qiqi (36), permintaan uang yang disebut-sebut untuk memuluskan proses PPDB tersebut dilontarakan oleh petugas internal sekolah yang bertempat di wilayah Antapani.
“Uang tersebut katanya biar anak saya bisa daftar si sekolahan itu. Karena kalau melihat dari jarak rumah tinggal, melebihi peraturan zonasi. Kurang 500 m (meter) katanya,” ujar Qiqi kepada Jabar Ekspres, Selasa (28/5).
BACA JUGA:Dinilai Tak Efektif, Dewan Minta Penggunaan Aplikasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dibenahi
Sampai saat ini, diakui Qiqi, pihaknya belum mengeluarkan sepeserpun mengenai permintaan tersebut. Berpegang pada informasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, seluruh runtaian PPDB tidak dipungut biaya alias gratis.
“Belum, sampai sekarang belum ngasih. Tapi berkas udah masuk, kan harusnya gratis ya, kalau kaya gitu mah mending anak saya disekolahin di swasta,” katanya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Disdik Kota Bandung, Tantan Syurya meminta agar masyarakat tak usah ragu menolak permintaan tersebut. Diakuinya, pihaknya transparan apabila terdapat keluhan dari warga terkait PPDB.
BACA JUGA:Jadwal Pendaftaran Jalur Mandiri UPN Veteran Jakarta 2024, Ini Syaratnya
“Percaya kepada sistem yang sudah kita gunakan, transparansi. Biasanya dalam situasi gini banyak yang memanfaatkan. Kalau ada yang minta imbalan, jangan ditanggapi,” tegas Tantan.
Dirinya menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah berkomitmen agar seluruh anak di Kota Kembang bisa menikmati pelayanan pendidikan yang setara.
“Pemerintah Kota Bandung berkomitmen semua anak harus bersekolah. Sudah tidak ada lagi namanya sekolah favorit, semua sama,” pungkasnya. (Dam)
