“Mungkin ini akan coba kita koordinasikan, terkhususnya apabila memang ada keluhan warga, baik mengenai estetika maupun Kamtibmas (Ketertiban dan Keamanan Masyarakat),” terangnya.
Ardhi memaparkan, pihaknya tidak pernah mengkoordinir lapak-lapak yang sekarang digunakan untuk berdagang para PKL, meski secara kewilayahan ada di Desa Cicalengka Wetan.
“Tidak ada retribusi dan tidak ada konfirmasi, mereka (para PKL) tahu-tahu berjualan saja,” paparnya.
“Dulu PKL memang tidak sebanyak sekarang. Kita tidak pernah memberikan arahan atau pengkondisian para PKL,” pungkas Ardhi. (Bas)
