Akui Politik Uang Kerap Sasar Panitia Pemungutan Suara, KPU KBB Tekankan Badan Ad Hoc Miliki Integritas Kuat

JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebut potensi kerawanan pelanggaran berupa politik uang atau money politic bakal mendominasi jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Maka dari itu, KPU Kabupaten Bandung Barat menekankan badan Ad Hoc mulai dari PPK maupun PPS harus memiliki integritas yang kuat.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kerawanan pelanggaran di Pilkada mendatang tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Politik uang menjadi pelanggaran yang mendominasi.

BACA JUGA: Sendi-Atang Punya Chemistry Kuat Berjodoh di Pilkada Kota Bogor

“Tak akan jauh berbeda saat Pemilu Pilpres, Pileg dan pemilihan DPD. Karena itu, badan Ad Hoc kita upayakan untuk menekan hal-hal seperti itu,” kata Ripqi saat dihubungi, Senin (27/5/2024).

Ia menilai, pelanggaran berupa politik uang, masih umum dilakukan oleh para peserta mulai dari partai politik yang melibatkan panitia pemilihan.

Untuk mencegah praktik politik uang pada helatan Pilkada 2024 mendatang, dikatakan Ripqi, pihaknya menekankan badan Ad Hoc agar bekerja sesuai prosedur tanpa ikut terlibat dalam pelanggaran pemilhan kepala daerah.

BACA JUGA: Digempur Isu Scam, Aplikasi MSL Makin Masiv Gelar event di Daerah

“Kami harus bisa meyakinkan PPK maupun PPS agar senantiasa menjaga integritasnya sebagai penyelenggara Pilkada Bandung Barat 2024,” katanya.

“Untuk memperkuat Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS, kami akan menyampaikan dalam orientasi tugas agar mereka memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Bandung Barat, resmi melantik 495 anggota PPS, pada Minggu 26 Mei 2024, di Lembang. Ratusan anggota PPS itu bakal ditugaskan di 165 desa, 16 kecamatan.

BACA JUGA: Berangkat dari Keprihatinan, Rumah Hayati Berhasil Rubah Eceng Gondok Jadi Pupuk Cair

“Milenial mendominasi menjadi petugas PPS, maka dari itu saya optimis mareka dapat menekan pelanggaran-pelanggaran menjelang Pilkada terutama pelanggaran politik uang,” tandasnya. (Wit)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan