Silaturahmi Pasca Lebaran, PDI Perjuangan Jabar dan Partai Golkar Bahas Pilkada 2024

“Ini yang harus kita lakukan bersama-sama dan tentu kita berharap terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota dapat menyelesaikan segala permasalahan di Jabar,” ujarnya.

Ono mengatakan PDI Perjuangan dan Partai Golkar memiliki mekanisme yang sama dalam penjaringan kepala daerah di 27 kota/kabupaten dengan melakukan survei serta fit and proper test.

Ono mengatakan meskipun keputusan ada pada DPP namun tentu dinamika yang terjadi didaerah akan menjadi pertimbangan.

“Sesudah pertemuan awal ini mungkin ada pertemuan selanjutnya mungkin tak seformal ini dan masing-masing partai akan membuat peta politik baik di tingkat provinsi foto di 27 kabupaten kota,” ujarnya.

Lebih jauh Ono menegaskan PDI Perjuangan akan fleksibel memasang kadernya dalam Pilgub Jabar lantaran saat ini PDI Perjuangan memiliki modal 17 kursi di DPRD Provinsi Jabar.

PDI Perjuangan, ujar Ono, tidak mempermasalahkan jika harus di posisi Wakil Gubernur.

“PDI Perjuangan akan fleksibel dan tidak saklek untuk memasang kadernya men­jadi cagub Jabar. Bisa di nomer 1 atau 2,” tandas Ono.

Sementara Ketua Partai Golkar Jabar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya menyambut baik silaturahmi politik yang dilakukan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.

Terlebih kata Ace, pada Pilpres 14 Februari lalu, PDI Perjuangan dan Partai Golkar bersebrangan lantaran berbeda pilihan.

“Alhamdulillah setelah bersaing pada Pilpres sekarang kami bisa bersanding. Dan ini merupakan kunjungan kehormatan bagi Partai Golkar,” kata Ace.

Ace mengungkapkan komunikasi antar partai politik sangat penting apalagi demi kemajuan Jawa Barat, terlebih bagi Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang memiliki platform kebangsaan yang sama.

Ace menambahkan, pihaknya menghormati mekanisme internal dari partai masing-masing dan kemungkinan terjadinya kerjasama politik antar kedua partai.

“Kunjungan ini merupakan pembuka dan upaya komunikasi dan kami menyepakati bahwa penentu kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada DPP tetapi komunikasi politik antara kami dua partai ini di daerah tentu tetap harus terjalin,” tandas anggota DPR RI ini. (bbs)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan