Catatan Evaluasi Layanan Transportasi Indonesia

Perlu pembenahan

Meskipun demikian, penyelenggaraan mudik gratis masih perlu dibenahi. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak, pembenahan mendesak untuk dilakukan. Antrean kendaraan yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak sampai 6 kilometer di jalan tol menuju Merak, perlu diantisipasi ke depan.

Keberadaan “petruk” (pengatur truk) dan calo tiket harus dihilangkan, bukan hanya di Pelabuhan Merak, namun juga di semua pelabuhan penyeberangan.

Pengelola Pelabuhan juga perlu menyediakan lokasi parkir kendaraan sebagai pengendali, sebelum memasuki Pelabuhan Penyeberangan Merak. Lokasi tersebut disiapkan sebagai area penyangga (buffer zone) untuk sejumlah kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak. Di lokasi ini, diperiksa kendaraan, baik tiket maupun waktu keberangkatannya. Harapannya, dapat diatur arus kendaraan menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Sementara itu program mudik gratis menggunakan bus dari Jabodetabek ke semua ibu kota kabupaten/kota di Provinsi Lampung perlu diperbanyak. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pemudik motor ke Lampung yang masih banyak membawa anak, penumpang dan barang melebihi kapasitas angkutnya.

Selain angkutan laut, pembenahan perlu juga dilakukan di sektor angkutan darat. Dari hasil penelusuran, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan bus gratis lebih pada satu penyelenggara. Tentu saja saat pemberangkatan mereka hanya bisa memilih satu penyelenggara, dan biasanya yang dipilih adalah penyelenggara yang memberikan bingkisan paling banyak. Sementara nama mereka yang sudah terdaftar di penyelenggara lain tidak dapat digantikan. Ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis.

Masalah itu terjadi akibat banyaknya penyelenggara mudik gratis. Di satu sisi, pengawasan cukup ketat hanya dilakukan program yang diadakan pemerintah, sedangkan penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan.

Untuk itu, ke depan para penyelenggara mudik gratis perlu saling bersinergi. Setidaknya sinergisitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran. Urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama. Harus ada sanksi bagi pemudik yang sudah mendaftar kemudian membatalkan keberangkatan tanpa memberitahu, supaya seminim mungkin adanya bangku kosong ketika bus diberangkatkan.

Diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis dan menyebabkan kendaraan mudik bersama itu kosong.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan