Selain itu juga Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4-6,4 persen dengan kontribusi 2,8 persen, Pulau Maluku bertumbuh 11,1-11,9 persen dengan kontribusi 0,8 persen, serta wilayah Papua yang bertumbuh 5,3-5,9 persen dengan kontribusi nilai 1,9 persen.
“Pencapaian pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah itu tentu sejalan dengan tema pembangunan di masing-masing wilayah yang sinkron dengan tema pembangunan nasional. Karena itu, kami berharap agar seluruh pihak terkait, wabil khusus pemerintah daerah, agar dapat menjadikan tema target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah ini sebagai acuan perencanaan di daerahnya masing-masing,” ucap Kepala Bappenas.
Adapun susunan kebutuhan indikasi pendanaan dari belanja kementerian/lembaga untuk masing-masing agenda pembangunan ialah transformasi sosial sebesar Rp266,7 triliun, transformasi ekonomi Rp74,2 triliun, transformasi tata kelola Rp1,7 triliun, supremasi hukum, stabilitas, dan ketahanan nasional Rp282,2 triliun, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi Rp101,9 triliun.
“Pendanaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber dari belanja kementerian lembaga, namun juga diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, termasuk investasi swasta BUMN (Badan Usaha Milik Negara), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), dan dana transfer ke daerah,” ungkap Menteri PPN. (Antara)
