BANDUNG – Hari jadi provinsi Jawa Barat ke-77 jadi momentum untuk bangkit. Mengejar ketertinggalan, serta ketertundaan program prioritas. Usai 2 tahun dilanda badai pandemi COVID-19. Mengingat, masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil tinggal 11 bulan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan di HUT ke-77 ini Pemda Jabar harus mampu bangkit dalam ketertinggalan. Sesuai tema dalam HUT RI ke-77: “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.
“Harus bisa membuktikan bahwa Jabar mampu bangkit. Karena kalau kita melihat target Pemda Jabar tinggal setahun lagi di tahun 2023. Maka program prioritas Gubernur harus dikejar,” kata Ineu usai rapat paripurna, Jum’at (19/8).
Mantan ketua DPRD Jabar itu menjelaskan, untuk mereasalisikan RPJMD, diperlukan kerja sama. Pasalnya, merupakan komitmen yang telah disepakati bersama.
“Ini haruskan kerja keras. Jabar bisa membuktikan bahwa paska pandemi ini bisa bangkit. Baik dari ekonomi dan perbaikan-perbaikan yang harus Jabar perbaiki,” jelasnya.
Mengutip dari lama Bappeda.jabarprov.go.id, arah kebijakan dari RPJMD dan kebijakan RKP memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional. Seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Terdapat 5 (lima) isu strategis untuk tahun 2023. Yaitu: kualitas nilai kehiduoan dan daya saing sumber daya manusia. Kemiskinan, penganguran dan masalah sosial. Pertumbuhan dan permbangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Produktivitas dan saya saing ekonomi yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi.
Menurut politisi PDI-P itu, jika melihat dari pertumbuhan ekonomi paska pandemi. Jabar perlihatkan perbaikan. Dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, lanjut dia, dari segi pengendalian Covid-19 varian Omicron pun baik.
“Situasi kondisi dengan jumlah penduduk yang banyak ini lebih bisa menjaga pandemi Covid-19 bisa terkendali. Saat Omicron pun Jabar mampu mengendalikannya. Ini menandakan upaya kebangkitan Jabar paska pandemi bisa dilakukan,” hemat Ineu.
Selain itu, kata dia, saat rapat paripurna HUT RI ke-77 (16/8) kemarin. Pemerintah Pusat menekankan APBD dan APBN yang disampaikan kepada daerah diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
