BANDUNG – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Barat (Jabar) siap menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Hal itu dibuktikan dengan telah dibukanya penjaringan calon kepala daerah yang bakal diusung pada Pilkada Jabar mendatang.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono mengemukakan, sejak 1 April lalu partainya telah membuka pendaftaran bagi tokoh maupun figur yang ingin bertarung pada kontestasi pilkada, baik kabupaten/kota maupun provinsi.
“Jadi, per 1 April kemarin, PDI Perjuangan sudah membuka pendaftaran untuk calon kepala dan wakil kepala daerah, terbuka untuk umum,” ujarnya, usai acara buka bersama di Horison Ultima Hotel, Kota Bandung, Rabu 3 April 2024.
Pihaknya, diutarakan Ono, membuka pintu selebar-lebarnya bagi tokoh maupun sosok yang ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat melalui PDI Perjuangan. Pasalnya, dia melihat banyak sosok potensial yang ada di luar sana ingin turut serta dalam membangun daerah serta mensejahterakan masyarakatnya.
“Jadi bukan hanya dari kader PDI Perjuangan, tapi juga kader partai lain dan tokoh masyarakat, sehingga kita bisa lebih melihat figur-figur yang potensial dan memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai kepala daerah,” jelasnya.
Ono menyadari pihaknya tak bisa mengusung sendiri calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur Jabar. Hal ini lantaran kursi yang dimiliki PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif 2024 berjumlah 17. Sementara untuk mengusung calon gubernur, partai atau gabungan partai harus memiliki sekurangnya 24 kursi DPRD.
“Maka itu, sejak kemarin kami telah membuka komunikasi dengan partai politik lain yang ada di Jabar, terutama yang memiliki kursi di DPRD Jabar, untuk menjajaki kemungkinan membentuk koalisi menghadapi Pilkada Jabar,” katanya.
Meski ada isu koalisi partai di tingkat pusat bakal bersifat permanen, anggota Komisi IV DPR RI ini ragu hal tersebut berlaku tegak lurus hingga ke daerah. Ono meyakini kondisi perpolitikan di daerah utamanya Jabar masih dinamis.
“Yang saya lihat hingga saat ini, kondisinya masih dinamis, komunikasi juga masih cair dengan partai politik lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan koalisi di daerah bisa berbeda dengan yang ada di pusat,” ucapnya.
