JABAR EKSPRES – Sejumlah aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila mendatangi kantor KPU Kota Banjar.
Mereka menyampaikan tuntutan agar hasil seleksi tenaga administrasi KPU Banjar dibatalkan, lantaran diduga dalam prosesnya mengandung unsur nepotisme. Mengantisipasi kericuhan, kantor KPU Banjar kemudian dijaga puluhan personel kepolisian dari Polsek Banjar dan Polres Banjar.
“Kami menyampaikan enam tuntutan kepada KPU Kota Banjar dan selanjutnya kami meminta tuntutan ini disampaikan juga ke KPU Provinsi Jawa Barat,” kata Ketua DPC GMNI Kota Banjar Kresty Amelania dalam audiensi dengan Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Banjar, Rabu (13/3).
BACA JUGA: 5 Ide Menu Sahur Simpel yang Nikmat dan Bikin Kenyang
Enam tuntutan itu di antaranya menolak keras pelanggaran dan praktek KKN di lingkungan KPU Kota Banjar. Kemudian menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat atas hasil seleksi tersebut. Ketiga, KPU Banjar harus melakukan seleksi secara transparan dan sesuai regulasi.
“Keempat, KPU harus mengevaluasi atas proses dan hasil yang telah dikeluarkan. Kelima pihak mahasiswa dan ormas mendesak agar KPU Jabar dan KPU RI menindak tegas oknum yang melakukan tindakan nepotisme, serta keenam KPU harus melakukan seleksi ulang Tenaga Administrasi tersebut,” kata dia.
Senada, Ketua KNPI Kota Banjar Agus Haryanto mengatakan, hasil seleksi tenaga administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan kejanggalan yang mengarah ke praktik nepotisme yang dilakukan oleh internal KPU sendiri.
“KPU itu menjadi corong demokrasi kita, jangan sampai dalam rekrutmen seperti ini saja, terdapat indikasi kejanggalan yang mengarah ke praktik nepotisme, ini kan memalukan sekali,” kata dia.
BACA JUGA: Tempat Hiburan Malam Dilarang Beroperasi Selama Ramadhan, Jika Ngeyel Bakal Kena Sanksi
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar Andi Maulana SH mendesak KPU agar transparan mengedepankan kinerja yang profesional.
“Kami menduga ini ada permainan dalam rekrutmen Tenaga Administrasi ini. Karena jelas sekali banyak kejanggalan. Tolong hentikan praktik-praktik buruk seperti ini, tidak menjadi cerminan yang baik untuk masyarakat,” katanya.
