JABAR EKSPRES – Program subsidi beras SPHP yang diselenggarakan pemerintah dan Bulog tersalurkan kepada sebagian masyarakat yang mencari beras dengan harga lebih terjangkau. Bantuan ini mendorong beberapa orang untuk bersedia menunggu dalam antrean panjang di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Operasi Pasar Murah (OPM).
Meskipun demikian, sejumlah pedagang beras di Pasar Antri Baru Kota Cimahi mengungkapkan bahwa program tersebut justru berdampak terhadap penjualan mereka, hingga menyebabkan penurunan omset.
Lilis Karlina (47) seorang pemilik jongko beras di Pasar Antri Baru mengaku, sejak program SPHP diluncurkan kini langganannya beralih untuk membeli beras dari program pemerintah.
“Ya sekarang jadi jarang beli disini bahkan langganan saya pun pindah belinya ke beras SPHP,” ucapnya pada Jabar Ekspres di Pasar Antri Baru Kota Cimahi pada hari Selasa, 12 Maret 2024.
BACA JUGA: Inflasi Harga Bahan Pokok, KAMMI Jabar: Kemiskinan di Jawa Barat Bisa Meningkat
Lilis menuturkan, omset yang biasanya mendapatkan laba yang cukup besar dari harga beras premium Rp. 16.000 per kilo, kini ia mengakui pemasukan dari penjualan beras per kilo pun menurun.
“Pengaruhnya juga ke omset, biasanya pembeli kan beli 5 kilo atau 10 kilo bahkan satu karung, sekarang yang biasa beli 5 kilo jadi 3 kilo, jadi dikurangin gitu beli nya,” keluhnya Lilis.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Lili Nugraheni (56) mengatakan, meskipun harga beras telah turun, namun tingkat stabilitas pembelian konsumen masih belum stabil seperti sebelumnya.
“Saat harga beras masih mahal, permintaan dari pembeli menurun, bahkan setelah harga turun, tidak terjadi peningkatan jumlah pembeli,” ungkap Lili.
Lili menduga, jumlah konsumen yang biasanya membeli beras di tokonya mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pergeseran preferensi masyarakat yang kini lebih memilih menggunakan bantuan beras dari pemerintah yang harganya lebih terjangkau.
“Sebagian besar pedagang disini merasa kekecewaan karena tidak adanya bantuan beras SPHP untuk pedagang dari pemerintah,” keluhnya.
Menurut Lili, proses untuk memperoleh beras SPHP dari Bulog dianggap rumit karena memerlukan izin yang cukup merepotkan bagi mereka.