“Ini merupakan efek domino dari kenaikan suku bunga oleh BI. Dampaknya, tingkat ketimpangan ekonomi atau Gini Rasio Jawa barat per Maret berada di angka 0,425 sehingga pemerataan ekonomi di Jabar tidak merata,” ungkapnya.
“Inflasi menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bahkan bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan akan cenderung naik tinggi,” lanjutnya.
BACA JUGA: Pj Gubernur Jabar Klaim Stok Beras Aman hingga Lebaran
Dalam aksi tersebut, ada 4 poin tuntutan yang disampaikan oleh KAMMI Jabar sebagai berikut.
- Mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mencabut dan membatalkan keputusan Bank Indonesia tentang kenaikan suku bunga 6 persen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan intervensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara profesional dan independen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan intervensi dan tindakan untuk menurunkan tingkat Inflasi di Jawa Barat.
- Mendesak Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri karena kebijakannya mengakibatkan inflasi tinggi dan kebutuhan pokok naik signifikan di Jawa Barat.
Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga menjadi 6 persen pada 23 Oktober 2023 lalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kurs Rupiah yang kian melemah akibat tekanan eksternal berupa ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.
Merespon hal itu, KAMMI Jabar telah mengirimkan surat kepada BI untuk berdialog pada November 2023. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada tanggapan dari BI.
KAMMI Jabar menganggap, hal itu sebagai sikap menutup diri dari partisipasi masyarakat dan tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
BACA JUGA: Kunker Jokowi ke Bandung Dihadang KAMMI Jabar, Ini Beberapa Tuntutannya!
