“Bisa jadi ada data yang belum di update, bisa jadi ada notaris yang belum melaporkan atau angka yang dilaporkan tidak sesuai, makanya data itu penting sekali,” imbuh Bima.
Ia juga menekankan, sistem harus terus dimaksimalkan, namun harus terus dievaluasi, jangan sampai sistem inovasi yang diterapkan tidak bisa mengejar atau tidak bisa menjangkau semua.
“Untuk itu harus benar-benar dievaluasi secara jujur dan objektif. Maksimalkan juga pembukaan kanal-kanal pembayaran alternatif, kita berikan opsi warga untuk memudahkan semaksimal dan semudah mungkin,” tegasnya.
BACA JUGA: Kinerja BP Cekungan Bandung Dipertanyakan
Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menjelaskan, Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2024 dikhususkan untuk ASN Kota Bogor, namun tetap bisa melayani masyarakat Kota Bogor yang ingin membayar pajak.
Deni melaporkan, tahun 2024 PBB-P2 yang dicetak meningkat 2,7 persen menjadi sebanyak 283.442 dari tahun sebelumnya sekitar 275.000 wajib pajak yang ditetapkan. Untuk ketetapan tahun 2024 meningkat 3,36 persen menjadi sebesar Rp 307 miliar dibanding tahun lalu sebesar Rp 297 miliar dari ketetapan.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari PBB-P2, Bapenda Kota Bogor melakukan ekstensifikasi PBB-P2 berupa pemutakhiran basis data yang telah dilakukan, baik di tahun 2022 di Kecamatan Bogor Tengah, tahun 2023 di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Utara dan Tanah Sareal.
Jumlah wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran basis data sebanyak 169.452 pada empat kecamatan tersebut. Tahun 2024 pemutakhiran basis data rencananya akan dilakukan di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 61.000.
“Kami juga akan kembali melakukan operasi sisir pada semester kedua tahun 2024 bagi para wajib pajak yang menunggak. Adapun target pencairan yang ingin dicapai sebesar Rp 40 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 30 miliar,” tukas Deni. (YUD)
BACA JUGA: Pernikahan Non Muslim di KUA, Kemenag Kabupaten Bandung Beri Lampu Hijau
