JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Pekan Panutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 di pelataran Plaza Balai Kota Bogor pada 28-29 Februari 2024.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu menjadi salah satu upaya pemkot mengajak wajib pajak untuk patuh membayar PBB-P2 lebih awal atau tidak mendekati jatuh tempo.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan, bagi wajib pajak yang membayar akan mendapatkan diskon atau potongan dengan syarat harus terlebih dahulu mendaftar e-SPPT PBB-P2 Kota Bogor.
“Hari ini Bapenda Kota Bogor memberikan stimulus, diskon 15 persen bagi wajib pajak yang membayar di bulan Februari, diskon 10 persen yang membayar pajak di bulan Maret dan diskon 5 persen bagi yang membayar di bulan April,” kata Bima Arya saat membuka acara tersebut.
BACA JUGA: Satpol PP Cimahi Sosialisasikan Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Cimahi
Bima Arya menyebutkan, ada 6.947 ASN di Kota Bogor. Jika semua bisa dimaksimalkan, maka akan berdampak cukup signifikan bagi PAD dari PBB-P2 yang jumlahnya sekitar 25 persen dari PAD Kota Bogor.
Hal tersebut menurut dia, tidak cukup jika hanya simbolisasi ASN untuk panutan membayar pajak, tidak cukup juga hanya sekedar stimulus. Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Bima Arya menitipkan agar jajarannya untuk lebih lincah, agresif, all out, proaktif dan lebih kolaboratif bersama dengan para stakeholder.
Selain itu, ia menegaskan, agar upaya kolaborasi perlu juga dilakukan dengan lebih gigih lagi bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Akta Tanah (IPAT) untuk melakukan pemetaan, sehingga akan terlihat mana yang belum dimutakhirkan, berpotensi alih nama, alih status dan lain-lain. Menurutnya kuncinya harus koordinasi dan komunikasi lebih gencar dengan INI dan IPAT.
BACA JUGA: Kedapatan Punya KTA Parpol, 3 ASN di Jabar Diberhentikan Secara Tidak Terhormat
“Lihat kebutuhan mereka dan lihat apa harapan atau target kita, karena dengan kolaborasi yang lebih baik akan menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi lagi. Kita juga harus ingat yang paham itu camat, lurah, notaris dan yang tergabung dalam IPAT, data-data yang ada menjadi dasar bagi Pemkot Bogor untuk melakukan penagihan,” paparnya.
