JABARESKPRES – Keberadaan Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 63 persen atau sepanjang 2.362 kilometer (km) banyak yang berlubang dan perlu penanganan lebih lanjut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat (Jabar) Bambang Tirtoyuliono mengatakan, perbaikan tersebut dikhawatirkan tidak terlaksana dengan segera. Sebab ada keterlambatan pencairan.
‘’Jadi kita sudah ajukan anggarannya hanya saja sampai sekarang belum bisa terlaksana,’’ ujar Bambang Ketika dikonfimasi Jabareskpres.com, Selasa, (20/2).
Keterlambatan pencairan ini akan mengakibatkan program sapu lobang jalan akan terhambat. Namun, pihaknya tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya secara bertahap.
Selain itu, akibat keterlambatan pencairan ini, Bambang mengkhawatirkan sebelum lebaran kondisi jalan belum juga terselesaikan.
‘’Sampai sekarang belum ada kontrak, jadi ini kemungkinan akan terhambat, dan saya agak sedikit pesimis kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi bisa di Atasi secara keseluruhan’’ ujarnya.
Disinggung terkait porsi APBD yang diberikan kepada DBPMR untuk tahun anggaran 2024 ini dinas yang dipimpinya diberikan anggaran sebesar Rp 600 miliar.
Hanya saja, anggaran sebesar itu bukan digunakan untuk perbaikan jalan saja. Melainkan untuk berbagai item perbaikan infrastruktur lainnya.
“Jadi sekitar Rp 600 miliar itu untuk pemeliharan dan perbaikan 5 jembatan yang jadi kewenangan provinsi,’’ ujar Bambang.
Menurutnya, saat ini untuk jembatan yang menjadi kewenangan provinsi berjumlah 1.295 jembatan. Sebetulnya untuk perbaikan dan pemeliharaan sudah diusulkan sebanyak 33 jembatan.
Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran pada 2024 ini baru bisa ditangani sebanyak 5 jembatan.
Meski begitu, Bambang memastikan untuk menyambut arus mudik lebaran 2024 ini, pihaknya akan tetap melakukan pemeliharaan rutin jalan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sepanjang 2.300 Km.
‘’itu kita lakukan pemeliharaan secara rutin yang penting bahwa pengguna pada saat nanti libur lebaran, itu tidak terganggu dengan kondisi yang merupakan kewenangan provinsi,” tuturnya.
Bambang menambahkan, banyaknya jalan yang telah melewati umur teknis mengakibatkan strutur menjadi lemah. Ditambah dengan gerusan air hujan yang bisa mengakibatkan jadi berlubang.
Menurutnya, potensi kerusakan dipastikan akan selalu ada setiap tahunnya, karena keberadaannya sering dilalui mobil dan motor. Apalagi kalau kendaraan berat melintas dengan muatan berat.
