JABAR EKSPRES – Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan seruan atas perkembangan situasi pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini yang bertepatan dengan berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ada 5 seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat yang disampaikan para akademisi IPB mulai dari para Guru Besar IPB hingga mahasiswa di IPB International Convention Center (IICC) pada Sabtu, 3 Februari 2024 malam.
Dipimpin perwakilan Guru Besar IPB, Prof Hariadi Kartodihardjo yang membacakan pernyataan sikap, mereka menyebut ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik yang ditunjukkan oleh praktik penyimpangan sistem demokrasi.
“Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa,” kata Prof Hariadi menyerukan pernyataan poin pertama.
Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.
“Serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dengan DPR/DPD RI yang baik,” tuturnya.
Ketiga, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.
Pada poin keempat, Forum Keluarga Besar IPB menekankan terkait peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.
“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” tegas Prof Hariadi.
BACA JUGA: Kunker Jokowi ke Bandung Dihadang KAMMI Jabar, Ini Beberapa Tuntutannya!
Dalam poin ini, Hariadi blak-blakan membeberkan sejumlah persoalan kusut yang perlu digaris bawahi pemerintah dan menjadi catatan khusus bagi para akademisi.
“Dari sektor pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup banyak sekali persoalan. Banyak macam pelanggarannya seperti tata ruangnya, ada persoalan korupsi, ada kapasitas pemda yang tidak baik, ada sentralisasi, ada persoalan konflik agraria. Dari sektor kehutanan kita sudah kehilangan hampir 40 juta hektar hutan alam,” bebernya.
