BANDUNG – Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar- Mahfud Jawa Barat Ono Surono menyambut baik kabar mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menkopolhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Diketahui, Mahfud MD saat ini tengah maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai Cawapres
“Langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah sangat tepat untuk memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu 5 tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik. Dari dan untuk rakyat, rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat,” kata Ono saat dikonfirmasi media, Rabu (31/1).
Ono juga berharap Presiden Joko Widodo dapat segera menerima kehadiran Mahfud MD untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya.
“Bagaimanapun juga demokrasi yang berjalan baik ditandai dengan tidak adanya turut campur kekuasaan dalam pemilu,” beber anggota Komisi IV DPR RI ini
Lebih lanjut Ono menegaskan, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa pemilu harus jurdil bebas dan rahasia.
Sehingga, imbuh dia, siapapun yang berada dalam lingkar kekuasaan harus dibatasi terlebih bila memiliki kepentingan politik.
“Pak Mahfud MD tentunya sudah sangat mengerti tentang hal itu, tetapi Presiden Jokowi malah mempertontonkan bahwa kekuasaan itu bisa dengan leluasa bermain pada wilayah pemilu yang pasti akan menciderai demokrasi,” cetus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Ono mencontohkan, saat ini ada peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi bisa dengan syarat cuti atau di luar hari kerja.
“Namun, dalam beberapa kegiatan kementerian, banyak temuan dan informasi yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya,” bebernya.
Ono juga menyoroti, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya.
Sehingga kondisi saat ini, kata Ono, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang berkeliling mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan Pemilu 2024.
“Misalnya Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif. Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk,” ujarnya.
