BANDUNG, JABAR EKSPRES – Sejumlah warga yang bermukim di Apartement Gateway Cicadas, gelar protes serta audiensi untuk keluhkan kinerja pengelola. Mereka mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, di Jalan Caringin, pada Rabu (31/1).
Hal tersebut berkenaan dengan sikap warga yang menuntut adanya perhatian dari pemerintah. Terlebih, pengelola apartemen yang dinilai legal oleh pemerintah, ternyata, membuat tidak nyaman warga yang telah lama menghuni di apartemen itu.
Perwakilan warga, Ifan Maksuba (63), mengungkapkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang tidak kunjung selesai, setidak selama bertahun-tahun. Diantaranya masalah pembaharuan bangunan gedung dan persoalan pembayaran listrik.
Lantas menurutnya, sebagian warga telah bersepakat untuk ajukan musyawarah luar biasa (MLB) guna memilih ulang Ketua PPPSRS Apartement Gateway Cicadas. Selain itu, pihaknya pun melakukan aduan kepada DPKP Kota Bandung supaya mendapatkan jalur tengah yang bisa diambil warga.
BACA JUGA: Koleksi Galeri Arsip Covid-19 “Artefak” Masih Minim, Dominasi Foto dan Infografis
“Kami minta dianulir dan melaksanakan MLB dan pemilihan ulang P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun). Karena sekarang dampaknya ada ketidaknyamanan,” kata Ifan saat ditemui Jabar Ekspres, pada Rabu (31/1).
“Seperti (masalah) pembayaran listrik setiap tanggal 20 selalu membuat tegang. Belum termasuk layanan lain. Lift rusak dan banyak gedung yang belum diperbaharui dari uang sinking fund,” sambungnya.
Dia menuturkan, peruntukan sinking fund atau dana yang disisihkan guna keperluan tertentu itu, hingga saat ini belum dirasakan warga Apartement Gateway Cicadas. Bahkan uang yang setidaknya dapat dipergunakan untuk pemeliharaan bangunan, selama 10 tahun terakhir, tampak tidak jelas.
Dirinya merinci, dari sebanyak 2 ribu warga yang menyewa apartemen, ada sekira 40 persen yang tinggal. Sisanya warga yang berinvestasi. “Itu yang tinggal (penghuni) terkena dampak. Karena kalau listrik mati. Semua marah,” tutur Ifan.
Adapun terkait hasil dari audiensi dengan DPKP Kota Bandung, dia mengaku bahwa warga bakal tetap mengambil langkah yang sama. Anulir kepengurusan pengelola yang menjabat saat ini. “Nanti kami surati DPKP. Minta anulir dan melakukan MLB supaya adil dan jelas,” tegasnya.
