Dewan Minta Pemkot Kaji Ulang Terkait Cara Pengantisipasian Banjir di Kota Bandung

BANDUNG, JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Tedy Rusmawan dorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar menganalisa ulang terkait cara penanggulangan banjir yang hingga saat ini masih kerap terjadi.

Dirinya mengapresiasi langkah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, dalam upaya mencegah terjadinya genangan. Namun, Menurutnya, banjir Braga jadi contoh bahwa hal tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan.

“Sempat jadi perhatian soal Sungai Cikapundung yang kemarin meluap. Kami DPRD mendorong agar pemkot untuk menganalisa kembali, dicari akar permasalahannya,” kata Tedy, beberapa waktu lalu.

“Tapi kamu juga apresiasi pengantisipasian banjir yang dilakukan oleh pihak DSDABM, lewat pembangun kolam-kolam retensi dan mapag hujan,” lanjutnya.

Diakui Tedy, banyak aspirasi yang pihaknya terima terkait banjir cileuncang yang kerap terjadi di beberapa wilayah Kota Bandung. Kawasan-kawasan tersebut merupakan daerah yang kerap dilanda banjir apabila hujan turun dengan intensitas tinggi.

BACA JUGA: Curahatan Hati Rakyat Terkait Banjir Kota Bandung

“Ada Kopo, Pasir Koja, Mohammad Toha, terus di samsat jalan Ibrahim Adjie yang kalau kita dari timur terus belok kanan, itu juga sering terdapat genangan yang signifikan. Terakhir itu ya Gedebage,” ungkapnya

Disinggu soal Gedebage, Tedy mengklaim bahwa pihaknya terus mendorong agar pemkot bisa mengatasi persoalan tersebut. Namun diakuinya, hal tersebut berbenturan dengan kewenangan yang juga dinaungi oleh pemerintah pusat.

“Gedebage kita sudah push sebetulnya, namun ini berkaitan dengan kewenangan pusat,” bebernya.

Tak lupa, dirinya meminta agar Pemkot Bandung tak boleh lengah terkait hal-hal lain yang menyebabkan genangan semakin meluas. Itu berkenaan dengan adanya kabar bahwa saluran air disumbat oleh oknum tak bertanggung jawab.

Dirinya berharap, Pemkot bisa menindak tegas praktek tersebut agar kedepan bisa menimbulkan efek jera agar hal-hal yang merugikan masyarakat tidak kembali terulang.

“Tidak boleh ada pembiaran seperti itu ya, jadi berikan shock therapy atau bahkan ya kalau memang perlu dilaporkan. Laporkan,” tegasnya. (Dam)

BACA JUGA: Banjir Kota Bandung, Kolam Retensi Bukan Solusi?

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan