TASIKMALAYA – Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Gelar Mimbar Sejajar bertajuk “Bagaimana Kabar Hukum Dalam Demorasi Kita Hari Ini?” di Gedung Aula Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, baru-baru ini.
Seminar ini diadakan dengan maksud dan arti tujuan agar mahasiswa mampu memahami realita yang sedang terjadi dalam momen pemilu hari ini.
Hadir sebagai narasumberpakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung dan mahasiswa Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Diwan Masnawi.
“Kita harus meningkatkan minat publik dan perannya dalam dunia politik, karena sejatinya perubahan kearah yang lebih baik hanya dapat dilakukan Ketika kita mau dan mampu bergerak Bersama dengan terlibat di dalamnya,” ucap Diwan Masnawi, dihadapan 101 peserta yang hadir dalam seminar tersebut.
Ia menambahkan, Pemilu 2024 harus diikuti dan diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menetukan arah dan masa depan bangsanya,” tegasnya.
Soal hukum menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam seminar ini karena dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena lainnya dalam perjalanan menuju pemilu 2024.
Berbagai macam kritik dan masukkan diajukan dalam sesi diskusi yang menjadi bukti bahwa ada generasi muda Indonesia masih sangat peduli dengan masa depan bangsa serta mencintai kebenaran dan keadilan.
Selain itu Senat mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Tasikmalaya mendesak Presiden Jokowi dan TNI/Polri serta aparat negara lainnya untuk tidak mengintervensi rakyat Indonesia pada Pemilu 2024.
Pengurus BEM PTNU Jawa Barat, Alfi, mengungkapkan hal ini sangat mencederai demokrasi terlebih bila merujuk pada Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) yang mengungkapkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (Flawed Democracy).
“Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014),” bebernya.
Ia menambahkan, Indeks Demokrasi Indonesia dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi, sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).
Pengurus Pusat BEM PTNU se-Nusantara, Sofyan Taheer mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia mulai dari buruh, petani, nelayan untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi Penguasa, Presiden, TNI, Polri dan aparat negara lainnya.
