“Masyarakat perlu secara aktif memantau saluran air, mencegah penumpukan sedimen atau sampah yang dapat menyebabkan luapan air dan potensi banjir di wilayah mereka,” ungkapnya.
Dalam pandangan WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengatakan, dengan tata ruang yang tidak sesuai, pemukiman yang telah disahkan seharusnya menjadi fokus untuk diatur dengan lebih teratur.
“Jadi saya pikir, tata ruang tidak sesuai dengan RT dan RW yang ada di Kota Cimahi maupun juga di KBB,” ungkapnya pada Jabar Ekspres melalui seluler, Senin 8 Januari 2024.
Menurut Wahyudin, perlu dilakukan evaluasi terhadap bangunan yang direncanakan untuk proyek properti, seperti perumahan, toko, dan infrastruktur lainnya, termasuk bangunan yang berada di sepanjang aliran sungai.
“Perlu penanganan serius dari pemerintah, sebab ketidaktertiban ini berpotensi menyebabkan bencana. Aliran banjir dan air dapat terhambat oleh struktur bangunan di tepian sungai atau terkikis oleh perkembangan perumahan, menghambat aliran normalnya,” pungkasnya. (Mong)
