JABAR EKSPRES – Pemindahan pembangunan sebagai upaya menciptakan Kawasan Strategis Kota Pusat Pelayanan Kota (KSK PPK) di wilayah Gedebage, menyebabkan kenaikan pendudukan masif terjadi dalam periode tahun ke tahun.
Naiknya jumlah penduduk tentunya berimbas pada jumlah pembangunan yang dilakukan secara sporadis. Dampaknya, timbul permasalahan baru mulai dari kemacetan hingga bencana banjir dan longsor.
Dalam hal ini, Kecamatan Ujungberung jadi salah satu wilayah yang terimbas akibat rencana pembangunan KSK PPK Gedebage. Di sisi lain, SWK Ujungberung diproyeksikan sebagai kawasan Sundapolis yang berakibat penduduk di kawasan ini tiap tahunnya mengalami kenaikan.
Merujuk pada data BPS Kota Bandung berdasarkan administrasi penduduk, tahun 2019 tercatat sebanyak 86.225 jiwa di Kecamatan Ujungberung. Jumlah ini terus mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2020 menjadi 87.977 jiwa, tahun 2021 kembali naik di angka 90.006. Terakhir tahun 2022, periode semester satu masih di angka yang sama mengenai jumlah penduduk.
BACA JUGA: KPU Kabupaten Bandung Masih Data ODGJ yang Masuk DPT
Hal ini tentunya berakibat pada kondisi lahan yang masif terbangun. Merujuk pada data kewilayahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), SWK Ujungberung kini didominasi oleh kawasan terbangun seluas 1.314,15 Hektare atau 59,14 persen dari total luas SWK Ujungberung.
Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran. pasalnya, Kota Bandung bakal memasuki puncak musim hujan yang di prediksi bakal terjadi pada bulan Februari 2024.
Peneliti asal Universitas Jendral Achmad Yani, Dian Indrawati menuturkan, potensi banjir yang terjadi di wilayah Ujungberung, Kota Bandung sangatlah besar. Pasalnya, di kawasan tersebut, banyak pembangunan yang dilakukan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Banyak pembangunan di wilayah itu (DAS), menjadi permasalahan yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Soalnya disitu kebutuhan lahan akan pembangunan cukup besar, yang tujuannya untuk memajukan wilayah tersebut. Namun mereka enggak memikirkan lahan resapannya seperti apa dan drainasenya gimana,” kata Dian kepada Jabar Ekspres, Selasa (26/12).
Menurutnya, hal tersebut diperburuk dengan kurangnya sarana prasarana pengendalian banjir maupun genangan di wilayah Ujungberung. Dirinya mencontohkan salah satu wilayah yakni Komples Griya Winaya yang merupakan kawasan bermasalah terkait banjir.
