JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tak hanya fokus berinovasi program kerja berbasis teknologi, tetapi juga harus masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini berkenaan dengan masih banyaknya masyarakat yang gagap akan teknologi. Sehingga situasi ini menghasilkan celah bagi oknum untuk memanfaatkan hal tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul Mengungkapkan, terdapat temuan oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait pengurusan secara digital. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan untuk meraih keuntungan.
Baca Juga:Tebing 7 Meter Longsor, Ruas Jalan Lembah Nendeut Sempat TertutupJelang Pesta Demokrasi, Polresta Bandung Jaga Netralitas Pemilu 2024
“Sering ada masukan ke saya soal proses yang dilakukan oleh oknum terus ia minta uang dan proses kedepannya suka diduluin, nah ini yang harus kita perbaiki. Karena saya masih banyak menemukan hal tersebut,” kata Rizal, Senin (4/12)
Menurutnya, pembuatan akte kala itu bisa memakan biaya sebesar Rp 350 ribu. Padahal terkait pengurusan administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis.
“Contoh pembuatan Akte ditarif Rp 350 ribu, saya katakan bahwa ini semuanya itu gratis. Bahkan saya sering minta tolong ke pa Tatang buatin ini untuk masyarakat, dan itu saya anterin langsung dan itu sangat sulit waktu itu,” ungkapnya
Maka dari itu, dirinya meminta agar Disdukcapil Kota Bandung bisa masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang gagap akan teknologi. Sebab, klaster ini yang banyak dirugikan di lapangan.
“Sekarang saya tidak ingin seperti itu lagi. Ketika inovasi bagus juga harus dibarengi dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang gaptek itu tadi,” ujarnya
Selain itu, dirinya meminta kepada aparatur kewilayahan terkhusus Camat, untuk menyampaikan hal ini ketingkat RT maupun RW yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Ini perlu diketahui oleh para camat dan harus disampaikan kepada aparat kewilayahan atau RW. Saya banyak menemukan, ketika masyarakat butuh (KK, Akte, atau KTP) itu sampai ditarif. Dan ini terjadi,” bebernya
Baca Juga:Memasuki Musim Penghujan, Polresta Bandung Siap Bantu Warga dalam Penanggulangan BencanaUsaha Pertanian di Jabar Anjlok 8,97 Persen
Dirinya akan sangat mendukung apabila Disdukcapil Kota Bandung melakukan sosialisasi secara langsung kepada RT maupun RW ditiap kewilayahan.
“Kita kedepan bakal suport program sosialisasi lah, dengan mengumpulkan seluruh RT RW yang hanya tidak melalui medsos tapi juga menghadirkan secara langsung,” pungkasnya (Dam)