“Di sana rata-rata operator itu dipegang oleh tenaga honorer. Atas pengabdian tersebut, didukung oleh UU yang sudah disahkan, maka mungkin pak PJ bisa terketuk hatinya mengusulkan kami para honorer untuk diangkat secara berkala sesuai UU,” katanya.
BACA JUGA: 8 Fraksi DPRD KBB Desak Pj Bupati Bandung Barat Evaluasi Kepala Bapelitbangda
Masih kata Agie, sejauh ini setidaknya tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bandung Barat berjumlah kurang lebih 1600 orang yang tersebar di OPD maupun pemerintah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
“Termasuk, guru karena bicara honorer tidak hanya pekerja teknis saja, tapi ada yang administratif, medis, juga tenaga pendidik. Secara umum, saya punya data dari semenjak KBB berdiri ada honorer eksisting sekitar 400 dan disebut kategori I,” katanya.
“Lalu, diadakan pengangkatan sampai tersisa sekitar 200. Pada 2014, ada penambahan dan ada datanya, 2018 nambah lagi sampai sekarang terakhir hampir 2.000,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, setiap tahunnya tidak sedikit tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat yang baru bertambah. Hal tersebut tentu berimbas langsung kepada tenaga honorer yang sudah lama bekerja.
“Hampir tiap tahunnya bertambah, tapi sangat disayangkan yang sudah diusulkan untuk diangkat jadi honorer slotnya digantikan dengan pegawai baru. tulah yang disayangkan, kita tidak mungkin menguji dengan yang baru lulus. Itu kan gak mungkin,” katanya.
Ia menegaskan, jika berbicara keahlian dan kemampuan dari honorer yang sudah bekerja lama, sebetulnya menjadi ideal untuk diprioritaskan diangkat tanpa tes karena secara pemerintahan itu sudah sangat memahami dibandingkan yang baru.
“Namun format tes CAT tentunya buat teman-teman saya yang usianya lebih dari 40 mereka gak mungkin bisa bersaing dengan usia yang baru lulus kuliah. Di sini presidium mencoba memberikan pemahaman karena eselon 2 gak pernah tahu gimana teman-teman ketika di lapangan itu seperti apa,” tandasnya. (Wit)
