JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menerima anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sebesar Rp62 miliar.
Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dengan besaran anggaran yang berbeda, yakni KPU dialokasikan sebesar Rp51 miliar dan untuk Bawaslu sebesar Rp11 miliar.
“Baik KPU dan Bawaslu harus bisa memanfaatkan anggaran yang ada mengenai anggaran hibah Pilkada tahun 2024,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif di Ngamprah, Minggu 29 Oktober 2023.
Baca juga: Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif Apresiasi Program Pencegahan Stunting yang di Gelar PT Vale
Arsan mengatakan anggaran itu disiapkan karena pemerintah daerah ingin mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan asas profesionalitas dan proporsional yang disesuaikan dengan kebutuhan.
“Saya minta agar KPU dan Bawaslu bisa efisiensi anggaran, supaya tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KBB, Apung Hadiat Purwoko, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah menyutujui besaran anggaran untuk kebutuhan Pilkada sesuai dengan pengajuan.
Sebelumnya, lanjut Apung, KPU KBB mengajukan rencana anggaran biaya sebesar Rp60 miliar, sementara Bawaslu mengajukan sebesar Rp8 miliar.
“Setelah diverifikasi, dan disepakati bersama. Anggaran untuk KPU dialokasikan sebesar Rp51 miliar, dan Bawaslu Rp11 miliar,” katanya.
Ia mengatakan, anggaran untuk KPU lebih sedikit dari pengajuan karena setelah diverifikasi ternyata dinilai kelebihan, sehingga harus diefektifkan. Sedangkan untuk Bawaslu jumlahnya lebih besar dari pengajuan karena melihat jumlah pemilih.
“Untuk Bawaslu lebih besar karena sesuai verifikasi di lapangan jumlah pemilih bertambah, maka beban pengawasan juga akan ikut bertambah juga,” ucapnya.
Terpisah, Sekretaris KPU KBB, Olina Theresia, mengatakan pihaknya sudah berupaya agar anggaran hibah untuk pilkada KBB minimal Rp55 miliar, namun setelah beberapa kali rapat pembahasan disepakati Rp51 miliar.
“Jadi karena angkanya lebih rendah dari besaran yang KPU ajukan, maka sejumlah kegiatan dilakukan efisiensi anggaran, salah satunya rapat-rapat. Sementara untuk anggaran logistik sudah tak bisa lagi dikurangi,” kata Olina. (Wit)
