BANDUNG, JABAR EKSPRES– Apartemen Rakyat Paldam seolah belum menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Padahal rencana itu sudah dicanangkan sejak lama guna menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku bahwa rencana pembangunan hunian tersebut, masih dalam pembahasan sejumlah biaya pengerjaan proyek dan bayar sewa para penghuni nantinya.
“Paldam mah belum (berprogres, red). Tapi itukan aset kami yang harus optimal. Cuman pola (pembangunan) yang harus diubah. Mungkin yang dulu tidak cocok,” ungkap Ema kepada Jabarekspres di Pendopo Bandung, baru-baru ini.
“Misalnya dengan (pola) KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Mungkin itu kurang tepat karena nanti nilai itu jatuhnya tidak cukup untuk kalangan di bawah,” sambungnya.
BACA JUGA: Lahan Pertanian Menyempit, Walhi Jabar Sebut Distribusi Air di Kabupaten Bandung Bermasalah
Perihal rencana anggaran itu, Ema menuturkan rencananya, Pemkot Bandung dimungkinkan meminta bantuan Pemerintah Pusat. Terlebih nanti, penyediaan hunian tersebut berguna untuk masyarakat ekonomi di bawah. Menurutnya, hal demikian lebih tepat.
“Apalagi ini, kan, tempatnya di tengah kota. Saya pikir dengan pola bantuan pemerintah pusat yang (seperti rusun) di Arcamanik, kalau itu lebih cocok untuk dilaksanakan,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, pembangunan Apartemen Rakyat Paldam juga menjadi salah satu siasat yang diambil Pemkot Bandung untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Namun, pembangunan apartemen di Jalan Jakarta itu makin kurang jelas lagi jika dibanding Rumah Deret Tamansari.
Betapa tidak, apartemen yang bakal dibangun di KPAD Paldam III / Siliwangi itu tak kunjung tampak pembangunannya. Jangankan peletakan batu pertama, lahannya saja belum disiapkan untuk diratakan ataupun pembangunan pondasi.
BACA JUGA: Laraspurwa: Bentuk Inovasi RSUD Bandung Kiwari dalam Layanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas
Pantauan Jabar Ekspres Jumat (20/10), kawasan itu juga masih dimanfaatkan sebagai hunian dinas dari TNI. Ada sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di kawasan itu.
Salah satu warga yang menjadi korban penggusuran itu, Achadiat menceritakan, penggusuran terhadap warga RW 03 Kebonwaru itu dilakukan Juli 2015 lalu. Total ada 548 jiwa terdampak dalam penggusuran tersebut.
