JABAR EKSPRES – Fraksi PKS DPRD Jawa Barat (Jabar) dibuat geram terkait progres Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Pihaknya menyarankan agar pembangunan atau lanjutan pengelolaan TPPAS itu dilakukan dengan sistem multiyears.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS Haru Suandharu, Rabub (25/10). “Kira-kira kalau Kerjasama Pemerintah dengan Bada Usaha (KPBU) tidak bisa ya berhenti, Stop. Pakai cara lain misal multiyears,” jelasnya selepas Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah di Jabar.
Haru melanjutkan, skema pembangunan dengan konsep multiyears bakal lebih menjamin terealisasinya proyek tersebut. “Bikin masjid gede dengan Rp 2 triliun bisa kok pakai multiyears,” sambungnya.
BACA JUGA: Bedah Nota Keuangan RAPBD 2024 Kota Bogor, Ketua DPRD Tekankan Ini!
Menurut Haru, dengan penggunaan anggaran dari APBD sendiri maka proyek bisa lebih terjamin. Beda dengan sitem KPBU yang harus menunggu dari pihak investor atau swasta. Termasuk jika dari pemerintah pusat. “Kalau swasta, mereka juga ada hitung-hitungan. Sementara jika andalkan pusat tergantung kebaikan hati,” cetusnya.
Haru berharap Legok Nangka bisa segera jalan. Karena sudah belasan tahun proyek itu ditunggu. “Ini perlu terobosan besar. Butuh lompatan,” jelasnya.
Fraksi PKS sendiri sengaja menggelar FGD karena prihatin dengan masalah di Jabar khususnya Bandung Raya. Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masih sering terlihat di Kota Bandung dan beberapa daerah. Termasuk para wakil rakyat yang masih sering mendapat aduan dari masyarakat terkait masalah sampah.
BACA JUGA: Pengelolaan Sampah Mandiri, Perumda Pasar Juara Dorong Percepatan Benchmark
Harapannya, FGD itu bisa menampung aspirasi seputar masalah sampah di Jabar. Termasuk nantinya merumuskan rekomendasi sejumlah solusi percepatan mengatasi masalah sampah di Jabar hingga di tingkat Kota Kabupaten.
Sebelumnya, Pemrov Jabar telah mengumumkan bahwa konsorsium yang dipimpin oleh Sumitomo Corporation sebagai pemenang lelang proyek TPPAS Legok Nangka. Nilai proyek tersebut mencapai Rp6,3 triliun. (son)
