JABAR EKSPRES, CIMAHI – Kontroversi mewarnai Kota Cimahi saat ini setelah pernyataan Mendagri tentang pergantian Pj Wali Kota. Aksi protes masyarakat pun pecah di gedung DPRD pada Rabu 18 Oktober 2023.
Tuntutan masyarakat terkait pernyataan Mendagri yaitu mempertanyakan status pergantian Pj Wali Kota yang dinilai seperti uji coba.
Menurutnya, dengan pergantian tersebut akan menghambat pembangunan di Kota Cimahi. Ia pun mempertanyakan pergantian jabatan yang dilakukan melalui press conference tanpa melalui administrasi.
Baca Juga:Penanganan Sampah Kota Bandung Tak Becus, GMNI Beri Saran iniDPKP KBB Tegaskan 13 Distributor Penjual Beras SPHP Harus Taati Aturan Pemerintah
“Namanya Pj itu kan jabatan sementara, sampai nanti ada pilkada. Jadi bagi kami kan seolah-olah diganti lagi diganti lagi, mau kapan pembangunan terjadi?,” ucap Theodor.
“Selain itu, disini kan ada dua aspek hukum negara, Kemendagri mempunyai hak prerogatif untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jabatan Pj. Tapi ini menjadi persoalan, sepertinya di tahun politik menjadi berbau politik dengan kalimat diberhentikan melalui press conference,” tambahnya.
Theodor pun mengatakan, dampak dari pergantian jabatan Pj yang mengganggu kondusifitas Kota Cimahi.
