JABAR EKSPRES – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat mengesahkan sebuah resolusi yang mendukung pengerahan pasukan multinasional, di bawah kepemimpinan Kenya, untuk mengatasi masalah kekerasan geng yang meningkat di negara Karibia yang sedang bergolak, Haiti.
Resolusi yang didalangi oleh Amerika Serikat ini mendapat dukungan besar pada Senin, dengan 13 suara setuju dan hanya dua suara abstain dari Rusia dan Cina.
Resolusi otoritatif ini memberikan mandat satu tahun kepada pasukan multinasional, yang dapat ditinjau kembali setelah sembilan bulan.
Hal ini menandai momen bersejarah, karena ini menandakan pengerahan pasukan internasional pertama ke Haiti sejak PBB menyetujui misi tersebut hampir dua dekade yang lalu.
BACA JUGA: Lebih dari 1.500 Orang Migran Meninggal dan Menghilang di Mediterania Guna Mencari Suaka ke Eropa
Meskipun tanggal pasti pengerahan pasukan masih dirahasiakan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan misi keamanan ke Haiti akan diluncurkan “dalam beberapa bulan ke depan.”
Menanggapi resolusi tersebut, Alfred Mutua, Menteri Luar Negeri Kenya, menyampaikan kepada BBC harapannya bahwa pasukan multinasional harus sudah berada di Haiti pada 1 Januari 2024, “jika tidak lebih cepat.”
Jumlah pasti pasukan multinasional tersebut belum dikonfirmasi, meskipun pemerintah Kenya sebelumnya telah mengusulkan untuk mengirimkan 1.000 polisi.
Selain itu, negara-negara seperti Jamaika, Bahama, dan Antigua dan Barbuda telah menyatakan komitmen mereka untuk mengirimkan personel untuk mendukung misi tersebut.
BACA JUGA: Aksi Penembakan Brutal Terjadi di Belanda Hingga Menewaskan Beberapa Orang
Bulan lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden berjanji untuk memberikan dukungan logistik dan dana sebesar 100 juta dolar AS untuk mendukung upaya pasukan yang dipimpin oleh Kenya.
Vassily Nebenzia, perwakilan Federasi Rusia, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan resolusi tersebut, tetapi menekankan pentingnya pertimbangan menyeluruh ketika mengirim pasukan bersenjata ke suatu negara, bahkan atas permintaan negara tersebut.
Nebenzia menyuarakan keprihatinan tentang pertanyaan yang belum terjawab mengenai penggunaan kekuatan dan rencana penarikan, dan melabeli keputusan tersebut sebagai keputusan yang terburu-buru dan “picik.”
