JABARESKPRES – Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) yang digagas pemerintah Kota Bandung sepertinya harus dievaluasi ulang. Sebab, program pemilahan sampah ini, tidak memiliki tolak ukur yang jelas.
Program Kang Pisman tidak memiliki indikator keberhasilan untuk dijadikan acuan. Bahkan, semenjak program Kang Pisman dibuat. Kegiatan yang dilakukan hanya teriakan jargon pada acara-acara seremonial.
Berdasarkan informasi, produksi sampah Kota Bandung sendiri mencapai 1,800 ton per hari. Dari jumlah itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengklaim sekitar 300 ton berhasil dikelola melalui program Kang Pisman.
Padahal pada kenyataannya Program yang digagas ketika PD Kebersihan Kota Bandung masih berdiri ini, tidak dilakukan secara masih dan menyeluruh sampai ke tingkat warga.
Hal ini bisa dilihat dari hasil produksi sampah Kota Bandung yang tidak ada mengalami penurunan. Bahkan, ketika wilayah Bandung Raya ditetapkan darurat sampah, Pemkot Bandung seperti kewwalahan dalam menangani persoalan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Dudy Prayudi tidak menampik anggapan kalau program Kang Pisman tidak maksimal diterapkan.
Dia menyebutkan dari 1.597 RW di Kota Bandung, baru 234 RW yang diklaim sudah menerapkan program Kang Pisman ini.
‘’Jadi ada 234 RW sebagai kawasan bebas sampah (KBS). Alias berhasil menanggulangi sampah dari sumber,’’ kata Dudy.
Meski begitu, sejak PD Kebersihan dibubarkan, program Kang Pisman masih tetap akan dijalankan daan dilaksanakan lebih masif ke warga Kota Bandung.
Dudy mengatakan, untuk melakukan sosialisasi ke warga, sering ditemui kendala terkait kebiasaan masyarakat yang tidak mau berubah dalam memperlakukan sampah.
Meski begitu, Dudy memastikan edukasi dan sosialisasi ini akan terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Dudy beralasan untuk mencapai zero waste dibutuhkan waktu. Sebab, untuk merubah kebiasaan masyarakat sangat sulit.
Untuk itu, DLH Kota Bandung akan menggencarkan pendampingan terhadap warga untuk mau melaksanakan program Kang Pisman tersebut.
“Kami lakukan pendampingan ke masyarakat supaya mengolah sampahnya secara mandiri. Baik di rumah sendiri maupun di level RW,” tutur Dudy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Meiki W. Paendong mengatakan, pemerintah di wilayah Bandung Raya sepertinya belum serius memandang persoalan sampah menjadi suatu kedaruratan.
