JABAR EKSPRES- Calon presiden potensial dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terhadap pemanggilan calon wakil presiden potensial, Abdul Muhaimin Iskandar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa ia tidak merasa cemas terkait pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Anies Baswedan menyatakan, “Saya sangat yakin, seperti yang juga diungkapkan oleh Gus Imin, bahwa ini tidak menimbulkan masalah. Beliau hadir di KPK sebagai warga negara yang taat hukum yang merespons panggilan,” di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, pada Kamis (7/9/2023).
Baginya, kehadiran Muhaimin di KPK merupakan bagian dari tugasnya sebagai warga negara yang baik dalam membantu lembaga penegak hukum. Ia berdoa agar pemeriksaan berjalan dengan lancar dan KPK menjalankan tugasnya dengan profesional.
BACA JUGA : Partai Golkar dengan Tegas Mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
“Saya percaya dan dengan izin Allah, semuanya akan berjalan lancar, dan saya juga yakin bahwa KPK akan menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme,” tambah Anies.
Sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi, mengkritisi pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menyampaikan kecurigaannya bahwa pemanggilan tersebut tidak sepenuhnya terkait penegakan hukum.
Kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan sistem perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) terjadi pada tahun 2012. Pada waktu itu, Muhaimin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama periode 2009-2014.
“Kita tidak secara otomatis menyatakan bahwa (KPK) sedang dimanipulasi, namun kita memiliki pandangan bahwa kita curiga bahwa langkah KPK ini tidak sepenuhnya berdasar pada hukum. Ketika kita memiliki pandangan atau dugaan seperti itu, insyaAllah kami tidak keliru, karena pengumuman pemeriksaan terhadap Cak Imin dilakukan tepat setelah deklarasi,” ujar Gus Choi di Nasdem Tower, Jakarta, pada Selasa (5/9/2023).
Gus Choi juga mengingatkan agar lembaga antikorupsi tersebut tetap independen dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya tidak menjadi alat politik untuk mencemarkan nama individu atau kelompok tertentu.
BACA JUGA : Indonesia Jadi Tuan Rumah Keenam Kalinya, Intip Deretan Penyelenggaran KTT ASEAN
