JABAR EKSPRES – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti posisi anggota posisi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Ahmad Fathul Bari menilai bahwa anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tetap setara.
Pernyataan Wasekjen PKS tersebut menyita perhatian, seiring isu pindahnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Selain itu, nama Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) disebut-sebut telah ditetapkan sebagai bakal calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.
BACA JUGA: Ketua Umum PKS: Kami Hormati Keputusan PKB Gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan
Partai NasDem dan PKB juga mengumumkan Cak Imin sebagai pasangan Anies Baswedan tanpa menunggu hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS. Partai NasDem dan PKB, yang mewakili Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023 mendeklarasikan Anies Baswedan dan Cak Imin masing-masing sebagai pasangan bakal Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024.
“Menurut saya, kalau kesetaraan, semua diposisikan setara ya. Soal ada pilihan-pilihan, itu tentu masing-masing kita punya kecenderungan, itu normal-normal saja, tinggal semuanya kita lakukan melalui komunikasi dan disepakati bersama,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta, dikutip JabarEkspres.com dari Antara News pada Sabtu, 3 September 2023.
BACA JUGA: Isu Duet Cak Imin dan Anies Baswedan, PKS Kota Sukabumi: Kita Tetap Merujuk Kesepakatan Awal!
Selanjutnya, Ahmad Fathul Bari juga menyetujui soal Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Namun menurutnya, hal tersbeut perlu diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro (MMS), pasalnya MMS merupakan pemegang keputusan tertinggi di PKS.
Meskipun demikian, ia menghormati keputusan Partai NasDem dan PKB, lantaran, katanya, setiap Partai memiliki hak dan independensi masing-masing.
“Semua Partai politik punya hak masing-masing, punya independensi masing-masing. Ketika ada yang masuk mau mengusung (Cawapres), itu hak politik mereka,” katanya, menegaskan.
“Yang sudah secara formal itu mendukung Pak Anies sebagai Capres. Itu keputusan formal dari PKS melalui hasil musyawarah Majelis Syuro sebagai forum tertinggi partai,” lanjutnya.
