JABAR EKSPRES- Kebijakan baru ini diperkirakan akan diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada hari Kamis setelah kunjungan ke Pasar Ikan Toyosu di Tokyo. Keputusan ini muncul setelah Jepang memulai pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik pada Kamis lalu.
Namun, langkah tersebut menimbulkan reaksi dari China, mitra dagang terbesar Jepang, yang berencana untuk memberlakukan larangan total terhadap produk perikanan Jepang.
Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah Jepang akan mengalokasikan anggaran tambahan dari dana cadangan pemerintah untuk tahun fiskal yang sedang berjalan. Rincian mengenai anggaran tambahan ini belum diumumkan secara rinci, tetapi dilaporkan bahwa jumlahnya mencapai ratusan juta dolar AS.
Baca juga: PM Jepang Undang China Masuk ke Kelompok Pemantau Limbah Nuklir
Sebelumnya, Jepang telah mengambil langkah untuk mendukung industri perikanan yang terdampak dengan menyediakan dua paket bantuan senilai 80 miliar yen. Bantuan ini ditujukan untuk mengembangkan strategi pemasaran baru serta menyimpan persediaan ikan beku sampai permintaan normal kembali pulih. Meskipun sebelumnya ada penyangkalan mengenai langkah-langkah fiskal tambahan, tampaknya pemerintah Jepang kini akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk membantu industri perikanan yang terdampak.
Baca juga: Ribuan Warga Korsel Unjuk Rasa Tolak Pembuangan Limbah Nuklir Jepang
Ekspor produk ikan Jepang memiliki nilai yang signifikan, terutama ke China, dengan lebih dari 700 perusahaan Jepang mengekspor produk ikan senilai 600 juta dolar AS ke negara tersebut pada tahun 2022. China merupakan pasar terbesar bagi ekspor produk ikan Jepang. Selain itu, Hong Kong, pasar terbesar kedua, juga telah mengumumkan larangan impor ikan dari 10 wilayah di Jepang terkait pembuangan limbah Fukushima.
Menteri Perikanan Jepang, Tetsuro Nomura, telah menyatakan niat pemerintah untuk melakukan diversifikasi dalam ekspor ikan, termasuk kerang, yang sebelumnya sangat tergantung pada pasar China. Lebih dari separuh total ekspor kerang Jepang di tahun 2022 diarahkan ke China.
Sementara upaya diplomatik juga sedang ditempuh, dengan sejumlah pejabat Jepang mengindikasikan keinginan untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka menganggap larangan yang diberlakukan oleh China tidak didasarkan pada bukti ilmiah dan berharap dapat mencari solusi melalui forum internasional tersebut.
