Prancis Larang Penggunaan Abaya Karena Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Dasar Negara

JABAR EKSPRES – Prancis telah memicu kontroversi dengan melarang pakaian abaya, yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim untuk menutupi seluruh tubuh mereka, dari sekolah-sekolah.

Pemerintah mengatakan bahwa pakaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap sekularisme dan merupakan tanda dari Islam politik.

Menteri Pendidikan, Gabriel Attal, mengumumkan pada hari Minggu bahwa pakaian abaya tidak akan diizinkan di sekolah-sekolah ketika tahun ajaran baru dimulai minggu depan.

Ia mengatakan bahwa pakaian tersebut melanggar hukum yang melarang simbol-simbol agama yang mencolok di sekolah-sekolah umum.

BACA JUGA: Buntut Pembakaran Al-Qur’an di Swedia, Erdogan Berseru kepada Umat Islam untuk Bersatu Menentang Islamofobia

Juru bicara pemerintah, Olivier Veran, menggemakan pandangan ini pada hari Senin.

“Sekolah itu sekuler. Kami mengatakannya dengan cara yang sangat tenang namun tegas. Ini bukan tempat untuk itu (mengenakan pakaian religius),” kata Olivier Veran kepada saluran TV BFM, seperti dikutip TRT World.

Ia mengatakan bahwa pakaian abaya itu “jelas-jelas” merupakan pakaian religius dan merupakan “serangan politik, tanda politik”.

Ia menuduh mereka yang mengenakannya melakukan “dakwah” atau mencoba untuk mengubah orang lain menjadi Islam.

“Sekolah-sekolah kita sedang diuji. Beberapa bulan terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan sekuler kami telah meningkat pesat, terutama yang berkaitan dengan penggunaan pakaian keagamaan seperti abaya atau qami yang muncul – dan tetap ada – di beberapa tempat,” lanjut Olivier Veran kepada wartawan.

BACA JUGA: Yordania Menilai Aksi Pembakaran Al-Qur’an di Swedia Merupakan Bentuk Islamofobia, Apa Itu Islamofobia?

‘Hukum sekuler Prancis memicu kontroversi atas larangan abaya’

Pemerintah Prancis telah mengumumkan peraturan baru yang melarang murid-muridnya mengenakan abaya, atau gaun panjang yang longgar, di sekolah.

Langkah ini didasarkan pada undang-undang yang disahkan pada tahun 2004, yang melarang “penggunaan tanda atau pakaian yang seolah-olah menunjukkan afiliasi agama” di sekolah.

Undang-undang ini juga berlaku untuk salib Kristen yang besar, kippah Yahudi, dan jilbab Islam.

Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk menegakkan prinsip sekularisme, atau “laicite”, yang seharusnya menjamin pemisahan agama dan negara di Prancis.